Rektor Unsoed Kena OTT, Komisi X DPR Bakal Rapat Bareng Kemendiktisaintek

Jakarta -

Komisi X DPR RI prihatin atas kasus Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq nan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Komisi X DPR pun berencana menggelar rapat berbareng Kemendiktisaintek.

"Komisi X DPR RI berencana memanggil kementerian mengenai (Kemendiktisaintek) untuk meminta penjelasan mengenai langkah penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian, kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).

Lalu mengatakan pendudukan tinggi bukan ruang untuk bertransaksi bagi mereka nan punya finansial berlebih. Dia menegaskan praktik suap tak boleh terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

"Kami atas nama Komisi X DPR RI menyatakan rasa prihatin dan sangat menyayangkan jika dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman betul terjadi," kata Lalu.

Politikus PKB ini mengatakan penerimaan mahasiswa baru kudu melangkah objektif, transparan, akuntabel. Selain itu, juga kudu berbasis terhadap prestasi calon mahasiswa bukan kedekatan dengan pihak tertentu alias keahlian membayar.

Meski begitu, Lalu menghormati asas prasangka tak bersalah dan proses norma nan melangkah di KPK. Lalu mengatakan kasus tersebut kudu menjadi momentum pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru.

"Jangan sampai persoalan ini justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi," ujarnya.

Diketahui, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi mengenai penerimaan calon mahasiswa baru (maba) pada jalur seleksi mandiri. KPK mengungkap ada tiga klaster dalam kasus ini.

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 6 tersangka. Mereka ialah:

1.Ahmad Sodiq selaku Rektor Unsoed
2.Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed
3.Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed
4.Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta
5.Adhi Wiharto selaku pihak swasta
6.Mulyono selaku pihak swasta.

(amw/zap)