Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan Warek Jadi Tersangka Usai OTT KPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Banyumas, Jawa Tengah (Jateng).

"Pada hari ini kami menjelaskan secara perincian peristiwa tertangkap tangan aktivitas penyelidikan nan dilakukan mengenai proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman, Unsoed, Purwokerto," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konvensi pers di markas KPK, Jumat (21/8) malam.

"Terkait dengan perbuatan pemerasan, dan penerimaan lainnya berupa gratifikasi oleh penyelenggara negara di Universitas Jenderal Soedirman terkait penerimaan mahasiswa baru, sambungnya.

Adapun enam tersangka nan dipaparkan dalam konvensi pers malam ini adalah Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq; Wakil Rektor III Unsoed, Norman Arie Prayoga; Kepala Bagian Akademik Unsoed, Eko Sumanto; serta tiga orang pihak swasta nan berjulukan Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Adapun OTT Unsoed itu dilakukan di Purwokerto dan Jakarta, serta pemeriksaan intensif nan dilakukan sejak Kamis (20/8) kemarin.

"KPK kemudian telah menemukan adanya peristiwa pidana dan meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. Selanjutnya berasas kecukupan perangkat bukti, KPK menetapkan enam (6) orang tersangka," ujar Taufik.

Taufik menuturkan seleksi Mandiri di Unsoed merupakan jalur pendaftaran nan dibuka dan dikelola secara berdikari oleh pihak Unsoed.

Dalam proses penerimaan tersebut, calon mahasiswa dikenai pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan
Institusi (IPI) berbeda-beda, sesuai golongannya masing-masing.

Seperti misalnya, di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari Rp7,1 juta sampai dengan Rp17 juta.

Sementara rentang IPI pada Fakultas Kedokteran mulai dari Rp100 juta (IPI 1) sampai dengan Rp 260 juta (IPI 4).

"Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur berdikari ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya/gratifikasi," ucap Taufik.

"Sehingga biaya tambahan nan timbul dari pungutan, di luar biaya nan wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," sambungnya.

Atas perbuatan mereka, keenam orang tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik.

Dalam OTT di wilayah Purwokerto dan Jakarta, Kamis (20/8), Jawa Tengah, KPK menangkap 14 orang. Sebanyak 12 orang ditangkap di Purwokerto dan dua orang lainnya di Jakarta.

Dua orang nan ditangkap di Jakarta termasuk Rektor Unsoed langsung dilakukan permintaan keterangan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Sedangkan 12 orang nan ditangkap di Purwokerto menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas.

Selanjutnya, tujuh orang lainnya dibawa ke Jakarta untuk permintaan keterangan lebih lanjut.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK menemukan dan menyita peralatan bukti berupa duit tunai senilai kurang lebih Rp665 juta dan saldo dalam rekening senilai Rp99 juta.

KPK menyayangkan dugaan korupsi di sektor pendidikan ini lantaran dapat berpengaruh besar terhadap penanaman nilai dan karakter. Terlebih, dugaan korupsi terjadi saat proses awal penerimaan.

"Dalam perkara ini, KPK memandang adanya relasi kuasa nan kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan nan semestinya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru nan objektif dan sesuai ketentuan, justru dimanfaatkan untuk menentukan tarif alias hadiah tertentu," ungkap Taufik.

"Hal ini tentunya membawa pengaruh domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap lembaga pendidikan," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan pihak rektorat Unsoed  buka bunyi setelah sejumlah pejabat Unsoed terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara Unsoed, Edi Santoso, mengaku belum mengetahui secara pasti perkara nan sedang ditangani KPK maupun status norma orang-orang nan menjalani pemeriksaan dalam proses tersebut.

"KPK sedang melakukan proses pemeriksaan, tetapi kami sendiri belum tahu sesungguhnya kasus apa dan orang-orang nan kemudian dibawa ke sana itu status hukumnya seperti apa," ucap Edi dikutip dari Antara, Jumat (21/8).

Edi mengatakan pihak rektorat untuk sementara belum mengambil sikap lebih lanjut lantaran tetap menunggu penetapan alias pernyataan resmi KPK mengenai perkara tersebut. Menurut dia, pihak universitas bakal menyampaikan sikap setelah memperoleh kejelasan resmi mengenai proses norma nan sedang berlangsung.

"Kita tunggu kejelasan dulu, jadi sementara belum ada sikap apa-apa. Tentu kita bakal menghormati semua proses hukum, tetapi tentang seperti apa, mari kita tunggu dari KPK," ucap Edi.

(ryn/kid)