Refleksi Kemerdekaan Bidang Ekonomi

Prof Didik J Rachbini (Foto: Okezone)

Penulis: Prof Didik J Rachbini Ekonom Indef Rektor Universitas Paramadina 

TUJUAN bangsa ini berdiri, seperti dinyatakan dalam konstitusi oleh pendiri bangsa, adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini sama dan sebagngun dengan tema Kemerdekaan RI ke-81 tahun ini , ialah "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, dengan filosofi utama mencakup kolektivitas, sinergi, dan pertumbuhan. 

Sudah ada kemajuan nan berfaedah dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum tetapi tetap jauh dari setara dan setara dengan negara-negara lain.  Indonesia terpuruk jatuh perekonomiannya pada tahun 1998 dengan pendapatan sekitar 455 dollar per kapita. Tetapi dengan transisi nan dilakukan oleh Habibie secara  perlahan terwujud stabilitas ekonomi dan politik.  

Nilai tukar distabilkan dari 16400 rupiah per dollar menjadi 6500 rupiah per dollar. Undang-undang BI independen dan undang-undang anti monopoli dibuat, kerakyatan dibuka, pers bebas dikembangkan, tahanan politik dibebaskan. Kepemimpinan Gus Dur dan Megawati juga memberi makna terhadap perkembangan ekonomi dan kemudian masuk menjadi negara besar dalam ekonomi, ialah G-20 dengan pendapatan 5 ribu dollar per kapita. 

Di kembali kemajuan tersebut, Indonesia rupanya tetap belum setera dengan negara lain nan berkembang berbareng dalam4-5 dasawarsa terakhir ini. Pada tahun 1960-an pendapatan Indonesia dan Korea Selatan tidak jauh berbeda.  Namun setelah 50 tahun pendapatan Korea Selatan (36 ribu USD per kapita) 7 kali dari pendapatan Indonesia (5 ribu USD per kapita).

Selain, perkembangan lambat dan belum setara dengan negara lain, sekarang selama 5 tahun terakhir ini terjadi penurunan kelas menengah, nan merupakan tulang punggung ekonomi. Dalam studi LPEM FEB UI, sebanyak 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah. Ini artinya turun kelas dan semakin miskin.

Masa kepemimpinan Jokowi lebih banyak akarobat politik daripada membangun strategi dan kebijakan ekonomi. LPEM UI mencatat bahwa pada tahun 2018 jumlah kelas menengah sekitar 60 juta orang (sekitar 23% populasi), namun pada .
Tahun 2023 tinggal sekitar 52 juta orang (18,8% populasi).  Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah tetap menjadi masalah besar di negeri ini.