RAPBD Banten 2027 Diproyeksikan Rp 9 T, Sekolah Gratis-Infrastruktur Prioritas

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan lebih dari Rp 9 triliun. Anggaran ini bakal diprioritaskan untuk program-program nan bergesekan langsung dengan masyarakat.

DPRD berbareng Pemerintah Provinsi Banten telah menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (14/8/2026).

Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermiansyah, menyampaikan bahwa program sekolah cuma-cuma hingga pembangunan prasarana menjadi prioritas utama alokasi anggaran.

"Prioritas Gubernur seperti sekolah gratis, jalan, dan program pembangunan lainnya bakal terus kita tingkatkan anggarannya," kata Rifky, Jumat (14/8/2026).

Ia menambahkan, penyusunan RAPBD Banten 2027 tidak hanya berorientasi pada peningkatan anggaran program prioritas. Prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banten juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan anggaran.

"Pengelolaan APBD diharapkan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta terbebas dari praktik korupsi. Hal tersebut sejalan dengan semangat pembangunan nan digaungkan Gubernur Banten Andra Soni," ujarnya.

Setelah tahapan penandatanganan KUA-PPAS, pembahasan RAPBD bakal dilanjutkan hingga proses penetapan APBD. Rifky menegaskan pembahasan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepentingan masyarakat.

"Tahapan selanjutnya bakal diarahkan pada pembahasan hingga penetapan APBD dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepentingan masyarakat," tutur Rifky.

Ia memastikan Banggar DPRD Banten bakal terus mengawal proses penyusunan anggaran agar setiap rupiah nan dialokasikan dalam APBD dapat memberikan faedah nyata bagi masyarakat.

"Dengan proyeksi APBD lebih dari Rp 9 triliun, DPRD Banten berambisi pengelolaan anggaran 2027 bisa mempercepat pembangunan sekaligus memberikan akibat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten," pungkasnya.

(aik/isa)