Rapat Bareng DPR, Menbud Paparkan Alokasi Anggaran 2027

Jakarta -

Kementerian Kebudayaan RI terus memperkuat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan nasional sebagai fondasi pembangunan bangsa. Komitmen ini dipertegas dalam Rapat Kerja berbareng Komisi X DPR RI nan berjalan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat nan dipimpin oleh Ketua Komisi X, Agung Widyantoro, serta dihadiri oleh perwakilan dari delapan fraksi difokuskan pada pembahasan arah kebijakan pembangunan kebudayaan serta penguatan ekosistem budaya nan berkepanjangan untuk tahun mendatang.

Dalam aktivitas itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menekankan posisi krusial kebudayaan dalam konstelasi pembangunan nasional.

"Pembangunan kebudayaan bukan sekadar upaya pelestarian semata, melainkan kunci utama pembangunan berkepanjangan menuju Indonesia Emas 2045. Kebudayaan adalah fondasi peradaban dan jati diri nan bakal memperkokoh eksistensi bangsa kita di kancah global," ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).

Sejalan dengan visi tersebut, pagu anggaran Kementerian Kebudayaan Tahun 2027 nan disepakati bakal dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kegunaan pendidikan. Alokasi ini mencakup dua pilar utama, ialah Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan serta Program Dukungan Manajemen. Anggaran diproyeksikan untuk mengoptimalkan pelindungan tradisi, pemeliharaan ruang budaya publik seperti museum dan taman budaya, hingga diplomasi budaya tingkat internasional.

Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan bahwa Kementerian Kebudayaan telah merancang pembenahan sistem secara menyeluruh, termasuk membangun aplikasi verifikasi awal nan jauh lebih ramah pengguna (user-friendly). Ia juga memaparkan bahwa mulai tahun 2027, Balai Pelestarian Kebudayaan di setiap provinsi bakal ditugaskan secara proaktif untuk mendampingi calon penerima guna memangkas birokrasi sekaligus mencegah potensi penyelewengan dana.

Pembahasan rumor terkini mengenai langkah tanggap darurat pelestarian budaya terdampak musibah kebakaran di Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat, turut diangkat dalam pertemuan ini. Fadli Zon menerangkan bahwa program tersebut merupakan pengarahan direktif Presiden nan pengerjaannya mensyaratkan sinergi lintas sektoral.

Pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan Gubernur NTB serta Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan proses pembangunan kembali melangkah sesuai koridor pelestarian nilai adat.

"Rehabilitasi Desa Adat Sade bakal dikawal langsung oleh Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Kami bekerja sebagai koordinator pelestariannya untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan melangkah efektif serta tetap menjaga nilai tradisi dan budaya nan ada," kata Fadli.

Lebih lanjut, Fadli Zon menyampaikan apresiasi nan setinggi-tingginya kepada Komisi X DPR RI atas kemitraan strategis nan terus terjalin dengan baik. Dirinya berambisi kerjasama tersebut dapat terus bersambung di tahun berikutnya dalam mendorong pemajuan kebudayaan nan akseleratif.

"Kolaborasi dan masukan dari seluruh fraksi merupakan daya bagi kami untuk terus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia," tutupnya.

Dalam aktivitas tersebut, para perwakilan fraksi memberikan apresiasi dan masukan konstruktif mengenai penerapan program. Salah satu rumor nan disorot adalah pemerataan akses pendanaan bagi pelaku seni dan budaya di akar rumput dalam pengelolaan biaya kekal kebudayaan program Dana Indonesia Raya.

Guna memastikan seluruh program prioritas dan perbaikan tata kelola ini melangkah optimal, Kementerian Kebudayaan bakal melakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan empat Satuan Kerja, meliputi Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan, Pusat Media Kebudayaan, Pusat Pelatihan SDM Kebudayaan, serta Inspektorat Investigasi.

Turut datang dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, Sekretaris Jenderal, Bambang Wibawarta, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, serta jejeran pejabat Kementerian Kebudayaan.

(prf/ega)