Kementerian ESDM Mulai Kajian Teknis Bioetanol 20%, Bahas Harga hingga Volume

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memulai kajian program campuran bahan bakar nabati etanol dengan bensin namalain bioetanol 20 persen (E20).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan kajian tersebut untuk mengonsolidasikan para penanammodal dan developer untuk menyediakan feedstock.

“Arahan Pak Menteri ESDM adalah 2028 kita bisa mulai, sehingga hari ini juga kita mengkonsolidasikan untuk persiapan-persiapan spek untuk bioetanolnya untuk masuk ke campuran 10 persen, gimana spesifikasi bioetanol untuk campuran ke 20 persen. Nah, ini kita konsolidasikan dengan seluruh stakeholder,” tuturnya saat EBTKE ConEx 2026, Kamis (3/9).

Eniya menyebut, potensi bahan baku untuk bioetanol tersebar di seluruh Indonesia, misalnya tebu ada di NTT, Papua, hingga Pulau Jawa, kemudian jagung ada di Gorontalo, dan ketela ada di Sumatera Selatan.

“Rencananya kita butuh sekitar 20 pabrik dan berkapasitas jika bisa lebih dari 40.000 kiloliter per tahun, sehingga kita bisa menyediakan untuk feedstock-nya E20,” kata Eniya.

Selain itu, kajian tersebut juga untuk mempersiapkan penentuan Harga Indeks Pasar (HIP) bioetanol berasas jenis bahan bakunya, ialah bonggol jagung, molase tebu, dan ketela pahit. Kajian E20 ini juga bakal dikaji kembali oleh BPKP.

Eniya menyebut bahwa pemerintah bakal mengambil referensi dari negara lain, contohnya India nan sudah punya 6 HIP untuk bioetanol. Dia membuka potensi penentuan HIP ini bisa lebih murah agar keekonomian BBM baru tersebut bisa lebih terjangkau.

“Potensi untuk menentukan HIP dari bioetanol ini lebih bisa murah. Saat ini, per bulan ini, jika dari molase harganya Rp11.000 per liter. Nah, jika bensin itu naik lantaran campuran bioetanol ke bensin, bensin itu naik, ya kelak ini bisa menjadi solusi,” jelas Eniya.

Untuk melaksanakan mandatori E10, Eniya mengungkapkan kebutuhan pasokan etanol di dalam negeri kudu mencapai 1,2 juta KL per tahun. Sementara kapabilitas produksi saat ini baru sebesar 70.500 KL.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah menggodok skema pembiayaan program bioetanol agar tidak merugikan petani tebu hingga singkong.

Saat ini, pendanaan program biodiesel nan sudah mencapai campuran 50 persen (B50) dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Bahlil membuka kemungkinan skema pendanaan program bioetanol bakal sama dengan B50.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan mandatori bahan bakar campuran etanol 10 persen (E10) pada tahun 2027, apalagi E20 pada tahun selanjutnya. Demi mempercepat sasaran itu, bakal dibangun 30 pabrik bioetanol baru.

"Etanol itu sebenarnya harganya tidak sama, perlakuannya mungkin bakal seperti BPDPKS, tetapi sampai dengan sekarang kita lagi mengatur formulasinya," ujar Bahlil saat berbincang berbareng media, Selasa (4/8).

Bahlil mengatakan, bahan baku etanol berasal dari tiga komoditas ialah jagung, singkong, dan tebu. Pemerintah bakal menetapkan nilai khusus, namun dengan keekonomian nan baik agar petani tidak dirugikan.