Pramono Teken Pergub Pembentukan LPDP Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026 nan mengatur pembentukan LPDP Jakarta, program beasiswa bagi penduduk Jakarta untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 dan S3.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo melalui unggahan di akun X pribadinya. Ia menyebut Pergub tersebut baru saja ditandatangani Pramono berbareng Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

"Pak Gubernur baru saja menandatangani Pergub 20/2026. Ini Pergub nan mengatur pembentukan LPDP Jakarta," tulis Prastowo dalam cuitannya, Sabtu (12/9).

Prastowo menjelaskan LPDP Jakarta disiapkan sebagai program danasiwa bagi penduduk nan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dunia.

Menurut Prastowo, Pergub tersebut juga mengatur penguatan tata kelola program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Penguatan tata kelola itu ditujukan agar penyaluran kedua program tersebut lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pergub 20 ini ditulis dua tangan: Pak Pram dan Bang Rano, demi mewujudkan visi: memutus rantai ketidakberuntungan!" tulis Prastowo.

Ia juga menyampaikan proses verifikasi calon penerima KJP dan KJMU tetap berlangsung. Orang tua nan tengah memastikan anaknya menjadi penerima kedua program tersebut diminta memastikan info nan digunakan sesuai dan melakukan pemutakhiran andaikan diperlukan.

Pramono sebelumnya memastikan program danasiwa LPDP Jakarta tetap bakal dijalankan pada 2027 meski DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar rencana tersebut ditunda.

Usulan penundaan datang dari Komisi E DPRD DKI Jakarta nan meminta anggaran LPDP Jakarta dialihkan untuk kebutuhan pendidikan nan dinilai lebih mendesak, seperti perbaikan sekolah rusak dan penambahan kuota sekolah swasta gratis.

Pramono mengatakan kebutuhan perbaikan sekolah rusak bakal ditangani menggunakan sejumlah sumber pendanaan, termasuk biaya dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Ia menyebut anggaran untuk perbaikan sekolah rusak apalagi lebih besar dibandingkan usulan nan disampaikan DPRD.

"Dengan demikian, apalagi anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar daripada apa nan diusulkan. Tetapi untuk LPDP tetap bakal dijalankan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana sebelumnya mengatakan LPDP Jakarta disiapkan untuk membuka kesempatan bagi anak-anak di Ibu Kota melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga telah menyiapkan rancangan anggaran sekitar Rp99,9 miliar untuk program LPDP Jakarta nan direncanakan mulai melangkah pada 2027.

(del/sfr)