Prabowo Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Pendapatan PT Timah Tembus Rp10 Triliun

Prabowo Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Pendapatan PT Timah Tembus Rp10 Triliun (Foto: BP BUMN)

JAKARTA - Penertiban sekitar 1.000 tambang terlarangan dan penutupan jalur penyelundupan di Bangka Belitung mulai menunjukkan akibat nyata terhadap perbaikan tata kelola industri timah nasional. 

Langkah tersebut melangkah seiring dengan peningkatan keahlian PT Timah Tbk (TINS) sebagai perusahaan milik negara.

Langkah tegas pemerintah dalam penegakan norma membantu menata kembali aktivitas pertambangan nan selama ini diwarnai praktik pertambangan tanpa izin (PETI). Kebijakan tersebut sekaligus membuka ruang bagi aktivitas produksi nan lebih terstruktur, legal, dan terintegrasi dalam rantai pasok nasional.

Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026), 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menutup sebanyak 1.000 letak penambangan timah terlarangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penertiban tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan TNI dan Polri untuk mengusut praktik pertambangan tanpa izin berskala besar sekaligus menutup jalur penyelundupan timah.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai persoalan PETI selama ini menjadi tantangan struktural bagi industri timah nasional.

Kompleksitas jaringan nan terlibat membikin penanganannya tidak mudah, baik bagi abdi negara penegak norma maupun PT Timah sebagai operator resmi nan mengelola kekayaan mineral timah nasional.

“Persoalan PETI bukan cerita baru. Kompleksitas jaringan nan terlibat membikin abdi negara penegak norma menghadapi tantangan besar, sementara PT Timah juga berada dalam posisi nan tidak mudah ketika berhadapan dengan praktik pertambangan ilegal,” ujarnya di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Menurut Toto, penertiban nan dilakukan pemerintah menjadi titik awal krusial dalam membangun tata kelola industri timah nan lebih sehat.

Pada saat bersamaan, PT Timah memperkuat pengawasan dan pengendalian aktivitas operasional di wilayah pertambangannya. Langkah tersebut melangkah seiring dengan penertiban PETI dan penutupan jalur penyelundupan nan dilakukan pemerintah.

Penguatan pengawasan operasional itu turut didukung kepemimpinan Direktur Utama PT Timah nan mempunyai latar belakang militer. Kombinasi antara penegakan norma oleh pemerintah dan pengendalian internal perusahaan membantu menjaga aktivitas produksi agar melangkah lebih tertib dan terukur.