Prabowo: Persatuan Kunci Hadapi Politik Global

Presiden Prabowo (kiri).(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menilai persatuan nasional semakin mendesak di tengah melemahnya tatanan internasional dan menguatnya politik berasas kekuatan. Ia menegaskan perbedaan pandangan, kompetisi, hingga kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi tidak boleh merusak persatuan bangsa.

"Demokrasi kita menurut kepercayaan saya, sekarang semakin urgen untuk kita memelihara national unity, persatuan nasional," kata Prabowo saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10).

Prabowo mengatakan, bumi saat ini semakin susah dipahami melalui tatanan internasional nan selama ini dikenal. Menurut dia, hubungan antarnegara semakin ditentukan oleh kekuatan, sehingga negara nan tidak bisa menjaga daya tahannya berisiko tersisih.

"Sekarang adalah politik berasas kekuatan. Siapa nan kuat, dia bakal survive, nan tidak kuat, kita lihat apa nan terjadi di Timur Tengah, di mana-mana, nan tidak kuat bakal punah," ujarnya.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Prabowo meyakini Indonesia perlu memperkuat politik persatuan nasional. Ia mengaitkan prinsip itu dengan pendapat Presiden pertama RI Soekarno yang, menurutnya, sejak dulu berupaya menjaga keutuhan bangsa meski gagasannya pernah mendapat cemoohan.

Prabowo menekankan bahwa persatuan bukan berfaedah menghilangkan perbedaan alias membatasi kritik. Kompetisi politik dan saling mengoreksi tetap dibutuhkan, tetapi seluruh proses tersebut kudu berujung pada upaya menjaga kepentingan bersama.

"Perbedaan bagus, kejuaraan perlu, saling kritik, saling koreksi, sangat perlu. Tapi di ujungnya kita kudu menjaga persatuan," kata dia.

Ia juga membujuk masyarakat Indonesia mencermati dinamika politik di negara-negara Barat, termasuk Prancis dan Italia. Menurut Prabowo, perkembangan politik di negara-negara Eropa nan selama ini dikenal sebagai tempat lahirnya kerakyatan dan pengajaran kewenangan asasi manusia perlu menjadi bahan refleksi bagi Indonesia.

Pandangan tersebut turut menjadi dasar bagi Prabowo dalam membangun koalisi pemerintahan nan besar. Ia mengakui koalisi nan luas dapat memunculkan kritik, tetapi menegaskan tujuannya adalah menyatukan sebanyak mungkin kekuatan politik untuk memperbaiki kehidupan rakyat.

"Karena itu, inilah akibat dari politik nan saya jalankan. Koalisi kita besar. Benar. Karena saya mau sebanyak mungkin kekuatan berasosiasi untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita," ujarnya.

Prabowo mengatakan tidak mau terus memperdebatkan dinamika politik masa lalu. Ia menyadari persaingan politik di Indonesia berjalan ketat lantaran jumlah kedudukan dan bangku kekuasaan terbatas, sementara kepentingan dan kekuatan politik nan bersaing sangat beragam.

Dalam pidato tersebut, dia juga menanggapi kritik mengenai ukuran kabinetnya nan dinilai terlalu besar dan tidak efisien. Prabowo membandingkan kompleksitas pengelolaan Indonesia dengan negara-negara di Eropa untuk menjelaskan argumen perlunya memandang efisiensi pemerintahan berasas skala dan karakter masing-masing negara.

Ia mengingatkan Indonesia mempunyai masyarakat nyaris 300 juta jiwa dan wilayah nan luasnya, menurut perbandingannya, setara dengan Eropa. Sementara itu, Eropa terdiri atas sekitar 30 negara dengan pemerintahan dan perangkat kelembagaan masing-masing.

"Negara kita satu kabinet. Mana nan tidak efisien?" kata Prabowo.

Selain mendorong persatuan dalam politik, Prabowo berambisi sistem pendidikan Indonesia ke depan tidak lagi terlalu terkotak-kotak berasas bagian keilmuan. Ia menginginkan pendidikan nan lebih integral dan multidimensional, terutama pada jenjang perguruan tinggi.

Menurut dia, pendidikan perlu membekali masyarakat dengan keahlian memahami keterkaitan beragam persoalan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Cara pandang lintas bagian tersebut dinilai krusial agar Indonesia bisa membaca perubahan dunia dan memperkuat daya tahannya sebagai sebuah negara. (Mir/P-3)