Prabowo Minta Mensesneg Bentuk Satgas Khusus untuk Ringkas Regulasi dan Izin

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas (satgas) unik untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Prabowo menilai izin nan berkait membikin investasi tersendat dan membuka celah praktik korupsi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di aktivitas penyerahan duit hasil rampasan ke kas negara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Dia meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mencari jalan efisiensi izin dan perizinan.

Prabowo menegaskan Indonesia kudu belajar dari negara-negara tetangga nan dinilai lebih sigap dalam mengeluarkan izin usaha. Menurutnya, lamanya proses perizinan membikin investor, termasuk dari luar negeri, mengeluhkan suasana upaya di Indonesia.

"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita kudu merujuk kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung banyaknya patokan turunan nan terus bermunculan meski pemerintah sudah melakukan penyederhanaan regulasi. Prabowo menduga sebagian izin dibuat untuk membuka kesempatan penyimpangan.

"Regulasi sederhanakan. Kecenderungan izin adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk... terus terang saja saya sampaikan... untuk cari peluang. Ada nan kelak minta kickback, minta duit agar izinnya dipercepat keluar," ujarnya.

"Sudah kita sederhanakan, ada K/L-K/L nan bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini," lanjut Prabowo.

Oleh lantaran itu, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan para master untuk membentuk satgas unik deregulasi. Satgas tersebut bekerja menyederhanakan patokan dan mempercepat perizinan.

"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta kelak dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas unik untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah kudu membantu pengusaha nan serius mau bekerja dan berinvestasi. Sementara pihak nan melakukan pelanggaran bakal ditertibkan.

"Para pengusaha kudu dibantu, kudu didukung. nan bandel kita tertibkan, tapi nan baik, nan betul-betul mau bekerja ya kudu dibantu. Banyak penanammodal juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali Saudara sekalian ya," ujarnya.

Prabowo mencontohkan persoalan izin impor gas untuk rumah sakit (RS) nan menurutnya sempat menghalang pasokan. Ia menilai masalah tersebut terjadi hanya lantaran proses perizinan nan berbelit.

"Perizinan kadang-kadang ada nan enggak masuk logika ya. Saya monitor ya masalah impor jika tidak salah gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, ini itu akhirnya... akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," ucapnya. (eva/jbr)