1 bulan yang lalu
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Prabowo mengatakan masalah birokrasi itu berakibat pada berpindahnya kesempatan investasi dari penanammodal asing.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan dalam aktivitas penyerahan duit hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp 10,2 triliun di Kejaksaan Agung. Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga mempermudah sistem perizinan.
"Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi, permudah perizinan, jangan persulit," kata Prabowo di gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Prabowo membandingkan lama perizinan di Indonesia dan negara lain. Dia mengatakan negara lain hanya butuh dua pekan untuk mengurus perizinan upaya dan investasi. Angka itu berbanding jauh dengan waktu nan dibutuhkan di Indonesia.
"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu," jelas Prabowo.
"Kita kudu merujuk kepada negara tetangga jika mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun," tambah Prabowo.
Prabowo meminta sistem perizinan di Indonesia untuk dipangkas. Dia berambisi jajarannya membantu pengusaha nan berkomitmen dalam memberikan sumbangsih kepada negara.
"Sederhanakan, jangan persulit para pengusaha, kudu dibantu, kudu didukung. nan bandel kita tertibkan, tapi nan baik nan bener-bener mau bekerja ya kudu dibantu," pungkas Prabowo. (ygs/dhn)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·