Prabowo Ancam Buka Perusahaan Asing Pembakar Hutan dan Lahan

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas berbareng menteri ekonomi, DEN, dan Gubernur BI di Istana.(Antara Foto)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengisyaratkan bakal membuka nama perusahaan alias korporasi nan terbukti melanggar norma dalam kasus kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

"Dan bagi negara-negara tertentu nan suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita bakal buka perusahaan-perusahaan (itu)," kata Prabowo saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Prabowo tidak merinci negara maupun perusahaan nan dimaksud. Namun, pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian pidatonya mengenai dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla dan rencana pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan nan terbukti melanggar.

Ia mengatakan, hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan karhutla tidak semata-mata disebabkan aspek alam. Menurut Prabowo, terdapat kombinasi tangan manusia dan dugaan keterlibatan sejumlah korporasi nan perlu ditelusuri secara hati-hati.

Untuk itu, dia meminta kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan melakukan penyelidikan dengan support TNI serta intelijen. Pemerintah, kata dia, tidak boleh menganggap persoalan karhutla sebagai masalah biasa lantaran dampaknya dapat menakut-nakuti keselamatan jutaan orang.

Prabowo apalagi menyebut tindakan pembakaran nan dilakukan secara sengaja sebagai corak kejahatan serius terhadap masyarakat.

"Kita anggap ini adalah terorisme lingkungan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan lantaran apa nan mereka lakukan membahayakan jutaan rakyat kita," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah bakal menangani kasus tersebut secara masif dan mengusut pihak-pihak nan bertanggung jawab hingga tuntas. Prabowo juga memperingatkan perusahaan nan terbukti melanggar dapat kehilangan izin usahanya.

"Kalau bukti sudah jelas, kita bakal bertindak, kita bakal cabut semua izin perusahaan-perusahaan nan melanggar," kata dia.

Prabowo turut menyinggung pengalaman pemerintah menangani beragam bencana, mulai dari musibah di wilayah utara Sumatra hingga gempa bumi Krakatau dan karhutla. Ia menyatakan pemerintah telah mengerahkan upaya berbareng dalam menghadapi bencana, tetapi penanganannya kudu terus dievaluasi dan diperbaiki.

Menurut dia, temuan mengenai dugaan unsur kesengajaan dalam karhutla membikin pemerintah perlu melangkah lebih jauh, tidak hanya menangani akibat kebakaran, tetapi juga menyelidiki penyebab serta menindak pelakunya. (H-4)