Prabowo: Ada di Antara Kita yang Bantu Mereka yang Curi Uang Negara

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) di setiap tingkatan untuk menegakkan hukum. Dia mengatakan tetap ada oknum nan membantu praktik pencurian duit negara.

"Harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara K/L kita, di antara lembaga kita, institusi-institusi kita, ada pribadi-pribadi nan diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara tapi memakai kewenangan dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka nan mencuri dari duit negara," kata Prabowo, Jumat (10/4/2026).

Hal itu disampaikan dalam Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI senilai Rp 11,4 triliun di Kompleks Kejagung, Jakarta.

Prabowo mengapresiasi kerja dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) nan telah sukses menyelamatkan finansial negara hingga Rp 371 triliun. Dia meminta praktik-praktik nan tidak baik untuk dihentikan.

"Dari sejak saya menerima mandat dari rakyat, terus saya mengimbau, terus saya membujuk dengan persuasif, dengan pendekatan manusiawi, sebagai sesama bangsa Indonesia, sebagai sesama putra Nusantara, saya membujuk 'marilah kita tutup praktik-praktik nan tidak baik'," ujarnya.

"Menipu rakyat, menipu atasan, membeking praktik-praktik nan tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal. Saya mengimbau, mari kita semua nan diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas nan diberikan rakyat kepada kita dengan baik," tambah Prabowo.

Dia kembali mengingatkan bahwa bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Dia menegaskan untuk tak ada pihak nan mengganggu kerja Satgas PKH nan dibentuknya melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 bulan Januari alias 3 bulan setelah dirinya dilantik.

"Kalau ada nan menakut-nakuti personil Satgas PKH dia menakut-nakuti Presiden Republik Indonesia. Kalau ada nan menghalangi Satgas PKH, dia menghalangi Presiden Republik Indonesia. Dan percayalah, saya bakal menggunakan semua kewenangan dan kekuasaan nan diberikan UUD 1945 kepada Presiden RI, saya bakal menggunakan itu untuk penegakan norma tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapa," tegasnya.

Dia mengatakan pekerjaan menjaga finansial negara tetap panjang. Dia meminta tim dalam Satgas PKH juga untuk menggunakan seluruh wewenangnya.

"Saudara-saudara, sekali lagi, pekerjaan kita tetap berat, pekerjaan tetap panjang. Kebocoran tetap terjadi, penyelundupan tetap terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga nan tugasnya menghentikan penyelundupan. Gunakan seluruh kewenangan nan ada untuk menegakkan itu," ungkapnya. (ond/jbr)