Perlinsos Digital, Cara Hemat Ratusan Triliun Rupiah Anggaran Negara

Menteri Komdigi Meutya Hafid berbincang dengan penduduk saat meninjau proses pendaftaran penduduk nan didampingi oleh pemasok Perlinsos di Desa Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/8/2026).(DOK KOMDIGI)

BEBERAPA penduduk Kota Balikpapan, Kaltim, nan sebelumnya mendapat support sosial (bansos), sekarang tidak lagi. Untuk mencari kepastian mengapa, mereka mendatangi kantor-kantor sembari membawa map berisi dokumen, berkas. Mereka mengantre, menunggu, dan mengeluarkan biaya tambahan, dengan angan mendapatkan kepastian kenapa tidak memperoleh bansos. Sementara di sisi lain, ada banyak penerima nan mendapat support lebih dari satu program akibat tidak sinkronnya pedoman info pemerintah.

BOLAK BALIK
Seperti pengalaman Fitriani. Minimnya info membikin dia kudu bolak kembali menanyakan dan menunggu kabar. Sulit sekali mendapatkan update. Apakah dia tetap menerima support alias tidak? Kalau tidak, apa sebabnya? Kalau iya, kenapa di periode sebelumnya, idak cair? Sebelumnya, Fitriani kudu lebih sering bertanya kepada petugas.

Tetapi, sekarang berubah. Sekarang lebih mudah, lantaran Fitriani sudah bisa mengecek lewat sistem. “Saya dulu pernah mendapatkan info penerima support nan tidak sesuai, tetapi sekarang sudah bisa kita sampaikan melalui fitur sanggahan,” jelasnya.

Senada dengan Fitriani, Sriwiyanti H Lahatu penduduk Sumberejo 1, Kecamatan Balikpapan Tengah menambahkan, sejak mengetahui Perlinsos Digital melalui RT, dia jadi tahu bahwa support sosialnya sudah terdata.

“Saya menilai proses pendataan penerima support sekarang lebih mudah dibandingkan sebelumnya dan info mengenai support sosial pun jadi lebih mudah diperoleh melalui sistem digital ini,” ujarnya.

Yenni Nur Lailissa’adah seorang ibu rumah tangga nan berdomisili di RT 51 Mawija, Sumber Rejo 1, Balikpapan Tengah sempat merasakan kesulitan seperti nan dialami Fitriani. Yenni juga telah mengetahui Perlinsos Digital dan sangat senang lantaran merasa sangat terbantu sistem itu sehingga bisa mendapatkan support dari pemerintah. Bahkan sekarang dia sudah tercatat dalam sistem Perlinsos Digital.

”Manfaat dari sistem ini bisa membantu ekonomi keluarga. Bahkan proses pendataan penerima support sekarang lebih mudah dibandingkan sebelumnya, begitu pula dalam memperoleh info mengenai support sosial,” akunya.

POTENSI PENGHEMATAN
Menurut info Kementerian Sosial RI per Maret 2024, jika dikompilasi, sekitar 40%-50% support sosial nan disalurkan pemerintah, tidak tepat sasaran. Untuk support PKH dan Sembako, sekitar 45% calon penerima malah tidak mendapat bansos. Agar support tepat sasaran, verifikasi info sangat diperlukan untuk memperbarui info agar sesuai dengan sasaran bansos. Upaya ini, memerlukan biaya operasional nan besar. Mulai dari tenaga pendataan, kunjungan lapangan, hingga proses manajemen nan berulang. Ketika info tidak akurat, shopping perlindungan sosial pun sudah pasti tidak tepat sasaran.

Namun dengan diterapkannya Perlinsos Digital, maka bakal terjadi potensi penghematan sekitar Rp101 triliun-127 triliun pada program-program bansos.

INTEGRASI DATA
Perlinsos Digital memungkinkan masyarakat mendaftar bansos hanya dengan NIK, mendapatkan hasil di hari nan sama, dan mengusulkan sanggahan jika diperlukan. Proses sigap menjadi mungkin lantaran sistem SPLP nan menghubungkan info dari beragam sumber.

Kondisi itulah nan mendorong pemerintah membangun Perlinsos Digital. Dengan pendekatan ini, verifikasi penerima support dilakukan secara digital menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas digital, verifikasi biometrik, serta pertukaran info lintas lembaga secara real time.

Berbagai program support mempunyai sistem pendataan masing-masing. Data kependudukan berada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, info kemiskinan dikelola melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sementara info pekerjaan,kepemilikan aset, hingga konsumsi listrik tersebar di beragam kementerian/lembaga.

Kondisi tersebut membikin pemerintah kudu melakukan verifikasi berulang setiap kali masyarakat mengusulkan bantuan. Petugas kudu memastikan identitas pemohon, memeriksa kondisi sosial ekonomi, mencocokkan info lapangan, hingga memastikan tidak terjadi plagiatisme penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai prasarana pertukaran info antarlembaga. SPLP dikembangkan menggunakan pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI), ialah fondasi digital nan memungkinkan beragam jasa pemerintah saling terhubung melalui standar info nan sama. Dengan demikian, setiap lembaga tidak lagi bekerja menggunakan pedoman info nan berdiri sendiri, melainkan saling berbagi info secara kondusif dan terkendali.

Melalui SPLP, ketika masyarakat mengakses Portal Perlinsos menggunakan NIK dan verifi kasi wajah, sistem secara otomatis melakukan pengesahan terhadap beragam sumber info pemerintah. 

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) menjadi fondasi krusial dalam digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Melalui SPLP, beragam sistem elektronik pemerintah dapat saling terhubung dan berbagi info secara aman.

"Teknologi pemerintah bukan sekadar membangun sistem. nan paling krusial adalah gimana teknologi tersebut memudahkan masyarakat dan memastikan kewenangan masyarakat dapat diberikan secara tepat," kata Meutya.

Dengan interoperabilitas tersebut, proses verifikasi diharapkan lebih sederhana. Masyarakat juga tetap mempunyai akses mengusulkan permohonan maupun sanggahan. “Tujuan akhirnya bukan sekadar membikin jasa support sosial menjadi digital. Masyarakat nan berkuasa tidak boleh terlewat, sedangkan masyarakat nan tidak memenuhi kriteria tidak lagi menerima bantuan,” tegas Meutya.

TRANSFORMASI TATA KELOLA
SPLP merupakan exchange back bone atau platform pertukaran info nasional nan dirancang untuk memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas data, sistem, dan jasa sesuai Arsitektur Pemerintah Digital untuk memastikan info nan terstandar dan otoritatif dapat dipertukarkan secara kondusif guna mendukung Satu Data Indonesia dalam mewujudkan prinsip single source of truth.
Sebagai platform pertukaran info nasional, SPLP menghadirkan sejumlah faedah strategis dalam transformasi digital pemerintahan, yaitu: Menghilangkan Fragmentasi Silo Data (Silo), Efisiensi Birokrasi, Transparansi dan Tata Kelola, dan Standardisasi Keamanan.
Sementara itu Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) mengarahkan penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital di Indonesia. Arsitektur DPI nan diusung mencakup tiga komponen utama, ialah Identitas Digital (Digital ID), Pembayaran Digital (Digital Payment), dan Pertukaran Data (Data Exchange). Dalam komponen Pertukaran Data, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) diimplementasikan sebagai platform pertukaran info utama yang memfasilitasi lampau lintas info antar lembaga secara kondusif dan terstandarisasi.

Perlinsos Digital memilikí proses nan people-centric. Implementasi Perlinsos Digital dimulai dengan sosialisasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan ekosistem dan optimasi portal Agen lokal kemudian bakal mendampingi registrasi nan dapat dilakukan berdikari via IKD alias melalui agen.

Delapan lembaga menjadi sumber utama verifikasi tersebut, ialah Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik melalui DTSEN, Kementerian ATR/BPN, BPJS Ketenagakerjaan, Korlantas/Samsat, PLN, dan Badan Kepegawaian Negara. Seluruh info tersebut dipadukan untuk menilai kepantasan penerima support secara lebih objektif.

PROSES TRANSPARAN
Koordinator Harian Piloting Perlinsos, Rahmat Danu Andika menjelaskan bahwa tujuan utama digitalisasi adalah menghadirkan proses nan transparan sekaligus memberikan ruang koreksi bagi masyarakat. Karena itu, hasil seleksi bakal diumumkan secara terbuka dan penduduk nan merasa datanya belum sesuai dapat mengusulkan sanggahan melalui portal, pemasok pendamping, maupun pemerintah desa.

Pendekatan tersebut tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas. Setiap perubahan info mempunyai jejak audit nan dapat ditelusuri sehingga proses penetapan penerima support menjadi lebih transparan dibandingkan sistem sebelumnya.

Dengan fondasi ini, Perlinsos Digital tidak lagi sekadar menjadi sistem pendaftaran bansos. Ia berkembang menjadi prasarana nasional nan memungkinkan satu info digunakan lintas program pemerintah, mulai dari support sosial, subsidi, hingga beragam jasa publik lainnya.

Pengamat kebijakan publik, Tobirin, menjelaskan bahwa kelebihan utama sistem digital terletak pada kecermatan info penerima bantuan. ''Keunggulan perlinsos digital berangkaian dengan kecermatan info nan mendukung perlindungan sosial agar tepat sasaran. Selain itu, sistem digital juga membuka kesempatan transparansi nan lebih baik dalam penyelenggaraan program,” ujar Tobirin.

Implementasi langsung dari sistem ini ditinjau oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid di Desa Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/8/2026). Saat berbincang dengan warga, Meutya menyaksikan proses pendaftaran penduduk nan didampingi oleh pemasok Perlinsos.  “Jadi, digitalisasi bukan berfaedah semua kudu dilakukan sendiri oleh masyarakat. Bagi nan belum terbiasa menggunakan jasa digital, tetap ada pendampingan,” ujarnya. Di Kabupaten Sleman sendiri, hingga minggu pertama Agustus 2026, sebanyak 61.112 family telah terdaftar dalam Portal Perlindungan Sosial.

Per 13 Agustus 2026, uji coba Perlinsos Digital telah diperluas ke 43 kabupaten/kota dan terlihat respons masyarakat sangat positif.

Dalam waktu sekitar satu bulan sejak ekspansi uji coba, lebih dari 3,03 juta kepala family (KK) telah mendaftarkan diri. Provinsi dengan jumlah pendaftar tertinggi adalah Jawa Timur (742.666 KK), Bali (458.315 KK), Sumatera Utara (239.941 KK), Jawa Barat (104.159 KK), Sumatera Barat (94.386 KK), dan DIY (76.318 KK) nan mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan jasa perlindungan sosial digital. (Des/EM/H-1)