Perkuat Aturan Kendaraan Listrik, RI Bisa Kurangi Ketergantungan Energi Fosil

Pemerintah diminta untuk menyiapkan izin nan lebih menyeluruh mengenai pengembangan kendaraan listrik. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk menyiapkan izin nan lebih menyeluruh mengenai pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Hal ini menjadi krusial di tengah tekanan nilai daya global, guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

“Insentif kendaraan listrik dinilai tetap krusial sebagai langkah strategis. Dari sisi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya nan signifikan,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, Rabu (15/4/2026).

Dengan adanya insentif, pengeluaran daya untuk EV disebut hanya ratusan ribu rupiah per bulan, jauh lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional (internal combustion engine/ICE) nan bisa mencapai jutaan rupiah.

Bahkan, subsidi daya naik konsisten sejak 2020 (Rp95,7 triliun) hingga 2023 (Rp159,6 triliun), terutama untuk BBM dan LPG. Pada 2024, meningkat menjadi Rp203,4 triliun. Pada 2025, total subsidi dan kompensasi mencapai Rp394,3 triliun, sementara RAPBN 2026 mengalokasikan Rp210,06 triliun.

“Keunggulan biaya ini membikin kendaraan listrik semakin menarik bagi masyarakat dan negara. Apalagi, sekarang lebih praktis lantaran bisa diisi daya di rumah,” ujarnya.