Harga Telur Anjlok, Pakan Meroket dan Terancam Gulung Tikar, Peternak Sulawesi Selatan Demo

Ilustrasi(MI/LINA HERLINA)

PULUHAN peternak dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menggeruduk Kantor Gubernur dan DPRD Sulsel, Senin (10/8). Di tengah terik matahari, mereka membagikan telur dan ayam kepada pengendara bukan sebagai tindakan sosial, melainkan simbol keputusasaan. 

Di kembali tindakan tenteram ini, teriakan "Turunkan harga pakan!" menggema. Pasalnya, harga telur di tingkat peternak merosot jauh di bawah biaya produksi, sementara nilai pakan justru melonjak hingga 35 persen. Jika tidak ada kebijakan nyata dalam 14 hari, peternak menakut-nakuti bakal menggelar tindakan lebih besar.

Mobil pikap berakhir di tengah jalan, satu membawa ayam petelur, satu lagi penuh telur, dan sisanya menjadi panggung orasi. 

Ratusan peternak nan tergabung dalam Peternak Rakyat Sulawesi menutup pintu keluar Kantor Gubernur Sulsel, menuntut perhatian pemerintah atas krisis nan menakut-nakuti kelangsungan upaya mereka.

Terjepit Dua Sisi

Salah satu peternak, Riski, mengungkapkan keputusasaannya. "Kita protes nilai telurnya anjlok. Sekarang itu tidak sesuai nilai pakan biasanya Rp45 ribu per rak. Kalau sekarang murah itu Rp38 ribu," ujarnya.

Data di lapangan menunjukkan penderitaan peternak bukan isapan jempol belaka. Harga telur ayam ras di tingkat peternak di beragam wilayah tercatat hanya berkisar Rp17.000 hingga Rp23.000 per kilogram. 

Angka ini jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) nan ditetapkan pemerintah nan semula Rp26.500 per kg dan kemudian direvisi menjadi Rp24.000 per kg mulai 15 Juli 2026.

Sialnya, di saat nilai telur jatuh, biaya produksi justru melambung. Harga pakan konsentrat naik dari sekitar Rp390 ribu menjadi Rp437.500-Rp455.500 per sak dalam dua bulan terakhir. Harga jagung sebagai komponen pakan utama juga ikut meroket hingga Rp6.600 per kg.

Tuntutan

Melalui tindakan tenteram ini, Peternak Rakyat Sulawesi menyampaikan tujuh tuntutan tegas kepada pemerintah:

1. Turunkan Harga Pakan.
   Peternak menuntut transparansi nilai bahan baku impor serta sistem pembentukan nilai pakan. Mereka meminta kontrol dan koordinasi pemerintah sebelum terjadi kenaikan nilai pakan.
2. Stabilkan Harga Telur Sesuai HAP. 
   Peternak mendesak penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur, dengan Satgas Pangan diminta mengawal nilai di tingkat peternak dan menindak pembeli besar nan membeli di bawah nilai acuan. Mereka juga meminta peningkatan penyerapan telur oleh pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), support sosial, dan pengadaan pangan.
3. Hapus Monopoli Impor Bahan Baku.
   Peternak menuntut penghilangan kuota impor ke pihak tertentu dan pengembalian ke sistem pasar agar nilai lebih kompetitif.
4. Cukupkan Kebutuhan Jagung Sesuai HAP.
   Mereka meminta info produksi dan kesiapan jagung nan akurat, serta keterlibatan pemerintah dalam program pasca panen dan logistik.
5. Stabilkan Harga DOC Sesuai HAP. 
   Peternak menuntut kalkulasi kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) secara jeli dan info jumlah peternak nan sah untuk pengambilan keputusan.
6. Stop Integrator, Biarkan Rakyat nan Beternak. 
   Mereka meminta perlindungan upaya peternak rakyat dari praktik monopoli korporasi besar serta pembatasan izin dan populasi ayam petelur skala besar. Peternak juga mendesak penerapan Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang segmentasi layer, di mana peternak rakyat memperoleh 98 persen dan integrator 2 persen.
7. Bentuk Kementerian Peternakan. 
   Menyikapi kompleksitas upaya peternakan sebagai penyedia protein murah bagi rakyat, peternak memandang perlu adanya lembaga kementerian unik untuk menangani persoalan nan muncul secara taktis dan cepat.

Ancaman Gulung Tikar

Anjloknya nilai telur bukan sekadar masalah bisnis. Ini adalah ancaman terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Bahkan, sebagian peternak terpaksa melakukan pemotongan ayam petelur sebelum waktunya untuk menekan kerugian. Namun langkah ini pun tak efektif lantaran nilai ayam afkir ikut ambruk hingga Rp11.000-Rp12.000 per kg alias sekitar Rp20.000 per ekor, jauh di bawah nilai normal.

Ultimatum 14 Hari

Dalam pernyataan sikapnya, Peternak Rakyat Sulawesi memberi tenggat waktu 14 hari sejak tindakan dilaksanakan bagi pemerintah untuk mengambil langkah nyata. "Apabila tidak ada kebijakan konkret, kami bakal melakukan tindakan nan lebih besar dan konstitusional," demikian pernyataan mereka.

Ketua Peternak Rakyat Sulawesi, Bazuki Suyuti, berambisi Ketua DPRD Provinsi berkenan menerima perwakilan peternak untuk berbincang secara langsung. 

"Kami berambisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mendengarkan secara langsung aspirasi Peternak Rakyat Sulawesi serta bersama-sama mencari solusi nan konstruktif demi menjaga keberlangsungan upaya peternakan ayam petelur dan stabilitas pasokan pangan di Sulawesi Selatan," ujarnya. (H-2)