Penasihat LBM NU DKI Minta NU Mandiri Secara Ekonomi: Agar Tak Mudah Terkooptasi

Penasihat Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta, Mukti Ali Qusyairi, mendorong Nahdlatul Ulama (NU) memperkuat kemandirian ekonomi agar tidak mudah berjuntai pada kekuatan di luar organisasi.

Pandangan itu disampaikan Mukti dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU berjudul Mencari Sosok Ideal Rais Aam PBNU di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/8).

Mukti mengatakan independensi NU dari kekuatan politik perlu diiringi dengan kemandirian ekonomi. Menurutnya, kondisi ekonomi organisasi dapat memengaruhi independensi dalam menentukan sikap.

“Saya setuju jika independensi dari kekuatan politik itu sudah pasti. Tetapi nan terpenting lagi adalah independensi ekonomi sebetulnya. Kemandirian ekonomi itu kudu perlu dipikirkan,” tutur Mukti.

Menurutnya, ketergantungan ekonomi dapat memengaruhi langkah seseorang berpikir dan mengambil sikap.

“Karena biasanya kadang-kadang ketika perutnya itu belum independen, maka otaknya pun ikut perutnya, gitu loh. Bener nggak? Iya. Jadi selesaikan dulu urusan perut ini baru kemudian kita bicara gimana idealisme seperti itu,” jelas Mukti.

Kemandirian Ekonomi dan Persoalan Tambang

Mukti kemudian mengaitkan pentingnya kemandirian ekonomi dengan persoalan tambang nan menjadi salah satu dinamika di internal NU. Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari belum kuatnya kemandirian ekonomi organisasi.

“Persoalan tambang dan lain sebagainya ini kan persoalan nan akar masalahnya adalah lantaran kita tidak punya independensi ekonomi,” beber Mukti.

Menurut Mukti, NU mempunyai potensi ekonomi nan besar lantaran didukung jumlah warga, pesantren, dan santri nan banyak. Potensi tersebut, kata dia, dapat dikelola untuk membangun kekuatan ekonomi organisasi secara mandiri.

“Seandainya di-manage itu untuk mencari ratusan miliar apalagi triliun, mini Pak. Bener nggak, Pak Kiai? Karena kita punya pasar, pasar itu kan massa kita itu,” lanjut Mukti.

Menurutnya, kemandirian ekonomi dapat membikin NU mempunyai posisi nan lebih setara dengan negara, partai politik, maupun kekuatan lain di luar organisasi.

“Nah, jika itu sudah PBNU ya sudah bisa di-manage seperti itu, maka soal tambang itu nggak paten,” kata Mukti.

NU Diminta Jadi Mitra Setara

Mukti menilai NU semestinya tidak menjadi pihak nan berjuntai pada kekuatan di luar organisasi. NU, kata dia, perlu menempatkan diri sebagai mitra nan setara bagi negara dan kekuatan politik.

“Kita ini semestinya sparing partner, kita itu kudu reposisi negara minimal, minimal itu sparing partner, mitra gitu dengan negara, dengan partai politik, dengan kekuatan-kekuatan di luar NU, bukan sebagai patron-client (relasi pihak kuat dan pihak nan bergantung),” tegas Mukti.

Menurut Mukti, kondisi ekonomi nan belum berdikari membikin NU rentan berjuntai pada kekuatan di luar organisasi. Ketergantungan tersebut kemudian membuka kesempatan bagi NU untuk dikooptasi.

“Kita ini ekonominya ya pas-pasan, la yahya wala yamut (tidak meninggal dan tidak pula hidup). Nah, maka ini sangat mudah sekali dikooptasi dan kita bisa menjadi patron-client,” ujarnya.