Pemprov DKI Gandeng KPK Awasi Proyek Berisiko Penyimpangan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan daerah, terutama proyek berbobot besar nan dinilai mempunyai akibat penyimpangan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, koordinasi dan pendampingan KPK kudu dilakukan jejeran Balai Kota hingga organisasi perangkat wilayah (OPD), khususnya dalam penyelenggaraan program strategis nan menggunakan APBD.

Hal itu disampaikan Pramono dalam Kampanye Antikorupsi berjudul “Semangat Antikorupsi Menuju 5 Abad Kota Global, Jaga Jakarta Jaga Integritas” di area Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

“Sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jejeran Balai Kota dalam setiap aktivitas nan berisiko dan berbobot untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” kata Pramono.

Menurutnya, penguatan integritas birokrasi menjadi bagian krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan nan bersih, terlebih Jakarta tengah diarahkan menjadi kota global.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak memastikan lembaga antirasuah siap mengawal proyek pembangunan di Jakarta, baik bentuk maupun nonfisik.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow