Pemkot Bandung Siap Tanggung 42 Persen Subsidi BRT Cekungan Bandung

, BANDUNG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan kesiapannya untuk menanggung hingga 42 persen subsidi alias Public Service Obligation (PSO) bagi operasional Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menjaga tarif jasa transportasi massal tersebut tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung, Rabu, menjelaskan bahwa porsi subsidi tersebut dinilai sangat proporsional. Hal ini mengingat Kota Bandung diproyeksikan menjadi wilayah nan paling banyak memanfaatkan jasa transportasi massal tersebut.

Menurut Farhan, skema pembiayaan ini telah disiapkan secara berjenjang oleh pemerintah daerah. Pada tahun pertama operasional, Pemkot Bandung telah menyiapkan alokasi anggaran subsidi sebesar 36 persen, nan kemudian bakal ditingkatkan menjadi 42 persen pada tahun kedua.

Target Tarif Lebih Rendah dari Angkot

Pemerintah wilayah menargetkan agar tarif BRT dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif pikulan kota (angkot) di Bandung nan saat ini berada di kisaran Rp10.000.

Farhan menilai bahwa penetapan tarif nan lebih terjangkau merupakan kunci untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa transportasi publik. Dengan nilai nan kompetitif, diharapkan lebih banyak penduduk nan beranjak menggunakan transportasi massal.

Dorong Investasi Swasta

Selain mengandalkan pembiayaan daerah, Pemkot Bandung juga secara aktif mendorong keterlibatan penanammodal swasta. Keterlibatan ini difokuskan untuk mengembangkan beragam akomodasi penunjang di sepanjang koridor BRT, termasuk pembangunan gedung parkir terintegrasi.

Menurut Farhan, pengembangan akomodasi penunjang tersebut diharapkan tidak hanya mendukung integrasi jasa transportasi publik, tetapi juga membuka kesempatan investasi baru di Kota Bandung.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara