Jakarta -
Pemko Pekanbaru berbareng Pemprov Riau memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan pendapatan wilayah melalui penagihan tunggakan Pajak Kendraan Bermotor (PKB). Langkah ini dinilai sebagai terobosan konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal wilayah sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi tanggungjawab perpajakan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi kesiapan perangkat pemerintahan nan dimiliki Pemko Pekanbaru hingga tingkat lingkungan warga. Keterlibatan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bakal menjadi kekuatan tambahan dalam menyampaikan info mengenai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat.
Kader PKK bakal membantu menyampaikan info mengenai tunggakan pajak kepada wajib pajak sebagai corak edukasi dan pengingat. Agar, masyarakat semakin alim dalam memenuhi kewajibannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini merupakan corak kerja sama antara Wali Kota Pekanbaru dengan Pemprov Riau. Kami berambisi seluruh pihak dapat bekerja keras. Sehingga, info ini dapat tersampaikan kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk kembali alim bayar pajak," ujar SF Hariyanto di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (8/6/2026).
Total tunggakan PKB nan menjadi sasaran penagihan mencapai sekitar Rp159 miliar di Kota Pekanbaru. Sementara itu, jumlah kendaraan nan tercatat mempunyai tunggakan pajak diperkirakan mencapai 393 ribu unit.
Dengan support penuh dari Pemko Pekanbaru, dia optimistis sasaran penagihan dapat tercapai secara signifikan hingga akhir tahun 2026. Bahkan, program kerjasama nan diterapkan bersam Pemko Pekanbaru berpotensi menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Riau.
"Nanti bakal kami sorong juga ke wilayah lain. Ini contoh nan sangat baik. Wali Kota berbareng PKK telah menunjukkan langkah nan luar biasa," ucap SF Hariyanto.
Kesempatan nan sama, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi atas support dan langkah strategis nan diinisiasi oleh Pemprov Riau dalam upaya meningkatkan pendapatan original wilayah (PAD). Kolaborasi antara Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapabilitas fiskal wilayah serta mendukung pembangunan nan berkelanjutan.
"Kami mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah luar biasa nan dilakukan Plt Gubernur Riau. Ini merupakan langkah konkret dalam mencari PAD demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah," katanya.
Pemko Pekanbaru menargetkan sedikitnya 60 persen dari total tunggakan pajak nan ada dapat tertagih hingga akhir tahun ini. Target tersebut bakal dicapai melalui pendekatan persuasif, sosialisasi nan masif, serta keterlibatan beragam komponen masyarakat hingga tingkat lingkungan.
"Target kami pada tahun ini minimal 60 persen tunggakan dapat tertagihkan," ucap Agung.
(akn/ega)
5 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·