Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai serius menyiapkan kerangka izin untuk mengantisipasi kehadiran teknologi transportasi masa depan seperti drone hingga mobil terbang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyesuaian terhadap disrupsi teknologi nan berkembang sangat sigap di sektor transportasi global.
Pemerintah memastikan fondasi izin sebenarnya sudah mulai terbentuk melalui beragam patokan nan ada saat ini. Fokus berikutnya adalah mempercepat proses sertifikasi dan pengesahan teknologi agar dapat segera diimplementasikan secara luas. Pengembangan ini juga diarahkan untuk mendukung konektivitas, terutama di wilayah terpencil.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa menyebut pemerintah telah mempunyai sejumlah izin teknis nan mengatur baik dari sisi produk maupun operator. Hal ini menjadi dasar krusial sebelum teknologi digunakan secara luas.
"Saya sih melihatnya advanced air mobility ini, kita jika regulasinya sudah ada di DKPPU (Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara) mengenai dengan pemindahan ini ya, kita sudah punya CASR (Civil Aviation Safety Regulation), CASR itu banyak, ada CASR 22, CASR 107 ya untuk produk pesawatnya, kemudian operator pun sudah kita punya ya aturannya CASR 61 maupun CASR 65 gitu," ujarnya kepada CNBC Indonesia dikutip Senin (13/4/2026).
Selain itu, pengaturan ruang udara juga telah disiapkan melalui izin nan berlaku. Ini menunjukkan bahwa kesiapan tidak hanya dari sisi perangkat, tetapi juga dari sisi operasional. Dengan dasar ini, pengembangan teknologi dinilai tinggal menunggu percepatan implementasi.
Foto: Mobil terbang listrik XPeng Voyager X2 karya XPeng AeroHT, dipamerkan di Beijing, China 18 Juni 2024. (REUTERS/Tingshu Wang)
Mobil terbang listrik XPeng Voyager X2 karya XPeng AeroHT, dipamerkan di Beijing, China 18 Juni 2024. (REUTERS/Tingshu Wang)
"Kemudian di udara sudah diatur melalui PM nomor 37 tahun 2020. Jadi di ruang udara pesawat tanpa awak sudah diatur, kita sudah punya aturan," sebut Lukman.
Langkah berikutnya adalah mempercepat sertifikasi teknologi, khususnya nan berasal dari luar negeri. Kerja sama dengan otoritas penerbangan China menjadi salah satu kunci dalam proses ini. Pemerintah mau memastikan teknologi nan masuk bisa segera digunakan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
"Nah sekarang nan kita lakukan ini kita lagi bekerja sama dengan CAAC China (Civil Aviation Administration of China) untuk gimana kita men-sertifikasi, sertifikasi alias pengesahan pesawat-pesawat nan datangnya dari China agar lebih sigap gitu," kata Lukman.
Pengembangan ini juga diarahkan untuk mendukung pengedaran logistik di wilayah 3T. Penggunaan drone dinilai menjadi solusi paling efektif untuk menjangkau wilayah nan susah diakses. Di dalam negeri sendiri, pengembangan produk juga sudah mulai berjalan.
"Karena kita pengennya untuk men-support logistik di 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) ini kita memerlukan pesawat-pesawat tanpa awak dan paling nyaman adalah menggunakan drone ini, dan konsepnya adalah advanced air mobility. Di Indonesia sendiri sudah ada dua produk mungkin PT DI maupun PT Inter. Jadi berproses semua," sebut Lukman.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·