Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa dirinya telah berbincang dengan sejumlah perusahaan kepintaran buatan (AI) mengenai skema kerja sama nan memungkinkan masyarakat AS ikut merasakan faedah ekonomi dari perkembangan teknologi AI.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada 6 Juni 2026. Meski tidak menyebut nama perusahaan secara spesifik, sejumlah laporan menyebut OpenAI menjadi salah satu kandidat utama nan terlibat dalam pembahasan tersebut.
Sebelumnya, pemerintahan Trump memang tengah mendiskusikan kemungkinan kepemilikan saham pemerintah di OpenAI, perusahaan di kembali chatbot AI terkenal ChatGPT.
Sebagian saham nan diperoleh pemerintah nantinya dapat digunakan untuk mendanai pembentukan "Public Wealth Fund" alias biaya kekayaan publik nan sebelumnya diusulkan OpenAI.
Dalam proposal tersebut, hasil untung dari biaya itu dapat didistribusikan langsung kepada penduduk negara Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar lebih banyak masyarakat dapat ikut menikmati faedah ekonomi dari pertumbuhan industri AI, terlepas dari tingkat kekayaan alias akses mereka terhadap modal investasi.
Laporan Bloomberg menyebut, saat berada di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump ditanya wartawan mengenai pendapat tersebut. Ia menjawab bahwa dirinya telah berbincang dengan para pelaksana perusahaan AI mengenai beragam konsep nan memungkinkan sebagian kepemilikan perusahaan diberikan kepada publik.
"Kami membahas konsep di mana sebagian kepemilikan bisa diberikan kepada masyarakat Amerika, sehingga pada dasarnya masyarakat menjadi mitra perusahaan-perusahaan tersebut," kata Trump, mengutip TechCrunch.
Sementara CEO OpenAI, Sam Altman, telah lama mendiskusikan kemungkinan kepemilikan pemerintah di perusahaan-perusahaan AI besar sejak awal 2025. Gagasan ini juga sejalan dengan kesukaan Trump terhadap model kepemilikan pemerintah di perusahaan swasta nan berorientasi laba.
Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah AS mengambil sekitar 10 persen kepemilikan saham di Intel tahun lampau saat perusahaan kreator chip tersebut menghadapi beragam tantangan bisnis.
Menariknya, buahpikiran serupa juga mendapat support dari sebagian kalangan politik progresif di Amerika Serikat. Pekan ini, Senator Bernie Sanders mengusulkan penerapan pajak satu kali sebesar 50 persen terhadap perusahaan AI seperti OpenAI, Anthropic, dan xAI. Alih-alih dibayar dalam corak duit tunai, pajak tersebut diusulkan dibayarkan menggunakan saham perusahaan.
Karena sejumlah perusahaan AI besar diperkirakan bakal melantai di bursa saham dalam waktu dekat, Sanders menilai langkah tersebut dapat memberikan masyarakat peran langsung dalam menentukan arah perkembangan teknologi AI.
Ia juga beranggapan bahwa untung ekonomi berbobot triliunan dolar nan berpotensi dihasilkan AI semestinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kendati demikian, pendapat kepemilikan publik di perusahaan AI tidak lepas dari kritik.
Investor sekaligus podcaster teknologi, David Sacks, mengatakan dirinya memahami kenapa buahpikiran tersebut menarik bagi banyak kalangan, termasuk sebagian golongan konservatif. Namun menurut Sacks, kebijakan semacam itu justru berpotensi mempercepat penyatuan kepentingan antara pemerintah dan korporasi.
"Saya memahami kenapa buahpikiran ini mendapat dukungan, termasuk dari banyak orang di kubu kanan. Tetapi perihal itu justru bakal mempercepat peleburan antara korporasi dan pemerintah nan saat ini mulai terjadi," ujarnya.
Sacks sebelumnya menjabat sebagai penasihat unik pemerintahan Trump untuk bagian AI dan aset kripto, sampai akhirnya mengundurkan diri. Saat ini, dia menjabat sebagai salah satu ketua Dewan Penasihat Presiden untuk Sains dan Teknologi.
Di media sosial, mantan tenaga kerja Microsoft, Dare Obasanjo, turut menanggapi perkembangan tersebut. Ia beranggapan bahwa beragam obrolan mengenai kepemilikan pemerintah di OpenAI bisa menjadi tanda awal adanya kemungkinan support alias pengamanan finansial (bailout) pemerintah terhadap perusahaan tersebut di masa depan.
"Fondasi untuk bailout pemerintah terhadap OpenAI tampaknya mulai dibangun," tulis Obasanjo.
Hingga saat ini belum ada rincian resmi mengenai corak kepemilikan nan sedang dibahas maupun apakah pemerintah AS betul-betul bakal mengambil saham di OpenAI alias perusahaan AI lainnya.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·