Polda Metro Jaya menggelar apel pasukan untuk mengamankan tindakan unjuk rasa di sejumlah titik Jakarta pada Senin (15/6).
Selain mengawal demonstrasi di sejumlah titik, abdi negara juga mengamankan kunjungan kenegaraan Presiden Federasi Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier ke tanah air.
Dalam pengamanan dua agenda besar tersebut, total 6.675 personel dikerahkan. Rinciannya, terdiri dari 6.165 personel Polri, 500 personel TNI, dan 10 personel Dinas Perhubungan.
“Kami dari Polda Metro Jaya bakal menyampaikan dua agenda aktivitas pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. nan pertama bakal kami sampaikan mengenai tentang kunjungan kenegaraan dari Presiden Federasi Republik Jerman ialah Mr. Frank-Walter Steinmeier beserta Ibu Negara,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto usai apel pengamanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Menurut dia, Presiden Jerman dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi, mulai dari Istana Negara, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral hingga beberapa titik lainnya di Jakarta.
“Polda Metro Jaya berbareng Kodam Jaya melaksanakan pelayanan pengamanan mengenai tentang kehadiran dan beberapa agenda aktivitas dari kunjungan kenegaraan ini. Ada aktivitas orang, aktivitas tempat, dan peralatan nan menjadi prioritas pengamanan nan dilakukan,” ujar Budi.
“Kunjungan kenegaraan nan dilakukan pada hari ini kudu diberikan pelayanan dan pengamanan VVIP. Adapun ruas-ruas jalan mulai dari Halim sampai dengan Semanggi, Sudirman, Thamrin menuju Istana, dan Gereja Katedral serta Masjid Istiqlal ini dilakukan rekayasa lampau lintas. Kami perlu sampaikan kepada penduduk masyarakat untuk penutupan jalur alias penutupan jalan dilakukan situasional pada saat rombongan kenegaraan bakal melintasi,” lanjutnya.
Budi menegaskan penutupan jalan tidak dilakukan sepanjang hari, melainkan hanya ketika rombongan kenegaraan melintas.
Ia menambahkan, sebanyak 585 personel telah ditempatkan sejak pagi hari di sejumlah titik nan bakal dilalui rombongan Presiden Jerman.
“Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah 585 personel tergelar di beberapa titik-titik tertentu dan sudah mulai pagi tadi pukul 06.00 sudah insert penyelenggaraan di beberapa kantong-kantong ataupun ruas-ruas nan bakal dilewati. Prinsip pengamanan adalah memberikan rasa aman, nyaman mengenai tentang rangkaian penyelenggaraan sehingga aktivitas masyarakat juga tetap melangkah dengan lancar dan baik,” kata dia.
Selain pengamanan kunjungan Presiden Jerman, Polda Metro Jaya juga mengerahkan ribuan personel untuk mengawal tindakan unjuk rasa nan digelar sejumlah golongan masyarakat dan mahasiswa di Jakarta.
“Selanjutnya kami menyampaikan agenda aktivitas masyarakat kedua tentang penyampaian aspirasi di muka umum. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menerjunkan personel sebanyak 3.588 personel campuran TNI-Polri dari Dishub, Satpol PP, dan Polres-Polres penyangga,” ujar Budi.
Menurut dia, seluruh personel telah mendapatkan pengarahan langsung dari Kapolda Metro Jaya agar mengedepankan pendekatan humanis selama bertugas.
“Tadi kita sama-sama mendengarkan ada 18 direktif Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana intinya adalah petugas nan melaksanakan pelayanan pengamanan kudu sabar, humanis, dan tidak terprovokasi,” katanya.
Budi menegaskan, abdi negara bekerja memastikan kewenangan masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap terlindungi.
Ia juga mengingatkan peserta tindakan dan petugas pengamanan untuk sama-sama menjaga keselamatan serta memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya.
“Aspirasi nan disampaikan jelas tentunya dilindungi oleh undang-undang dan ini kudu dikawal secara bersama. Tetapi ada hal-hal nan menjadi perhatian kita bersama, kami juga menghimbau kepada para peserta tindakan penyampaian aspirasi di depan umum termasuk petugas pengamanan kudu memperhatikan keselamatan bersama, memperhatikan kepentingan masyarakat-masyarakat lain selain dari penyampaian aspirasi. Ini kudu sama-sama kita jaga,” kata Budi.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa tidak ada personel nan dibekali senjata api selama pengamanan aksi.
“Selanjutnya disampaikan dalam direktif tersebut tidak ada penggunaan senjata api. Ini ditegaskan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya tadi disampaikan pada saat apel secara bersama,” ujarnya.
Budi mengatakan terdapat empat titik tindakan nan menjadi konsentrasi pengamanan pada hari ini, ialah area DPR/MPR, Silang Monas, Bundaran HI-Dukuh Atas, dan instansi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ada beberapa titik agenda tindakan hari ini nan pertama di tempat kita berada ialah DPR/MPR, nan kedua sekitar Silang Monas, nan ketiga seputaran Bundaran HI, Dukuh Atas, ini juga bakal dilaksanakan, nan keempat adalah instansi BGN Republik Indonesia,” katanya.
Berdasarkan hasil kajian intelijen dan pemantauan media sosial, jumlah massa tindakan nan diperkirakan datang mencapai ratusan orang di sejumlah titik tersebut.
“Kami menyampaikan untuk massa tindakan nan diajukan untuk di DPR/MPR berkisar antara 300 sampai dengan 400 massa aksi. Sekitar wilayah Silang Monas itu sekitar 40 sampai dengan 70 massa aksi. Di sekitar Bundaran HI, Dukuh Atas itu sekitar 100 massa aksi, dan di BGN sekitar 40 sampai dengan 50 massa aksi,” ujar Budi.
Ia menambahkan, hingga saat ini kepolisian belum menerima surat pemberitahuan resmi mengenai rencana tindakan lanjutan nan sebelumnya disuarakan sejumlah komponen mahasiswa.
“Kalau berbincang dari surat pemberitahuan kami sampai dengan saat ini belum menerima untuk tindakan berikutnya. Semoga kami bisa menerima secara tertulis dan korlapnya bisa menyerahkan secara langsung dan ini bisa dikomunikasikan,” katanya.
Sementara itu, saat memimpin apel gelar pasukan, Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya Kombes Pol Joko Sulistio membacakan petunjuk Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri nan menekankan pentingnya pengamanan humanis, terukur, dan profesional.
Dalam petunjuk tersebut, Kapolda Metro Jaya menyampaikan sejumlah penekanan kepada seluruh personel, antara lain:
1. Pengamanan unjuk rasa kudu melangkah aman, tertib dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan akomodasi umum.
2. Anggota nan bekerja jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri dan laksanakan tugas dengan humanis, sabar dan terukur serta menjadikan penegakan norma adalah langkah terakhir alias ultimum remedium.
3. Personel intelijen agar mempelajari secara perincian titik kumpul masa, akomodasi umum nan dipakai dan kendaraan nan bakal digunakan serta dokumentasikan semua narasi nan ada di jalan baik teriakan maupun tulisan dan segera laporkan kepada pimpinan.
4. Untuk individual Reskrim jika menemukan peserta nan membawa perangkat rawan agar diamankan sedari awal dan dokumentasikan serta jangan bergerak sendiri-sendiri, tapi kudu berkelompok jangan sampai terlepas dari ikatan tim.
5. Untuk pasukan Sabhara, ikuti setiap petunjuk ketua dan dan jangan mudah terprovokasi, jaga barisan serta pastikan tindakan tetap terukur.
6. Pendorongan massa di depan DPR baik arah timur maupun arah barat disesuaikan dengan pemisah nan telah ditentukan serta karakter masa guna menghindari masa mengarah ke objek vital nasional.
7. Anggota TNI nan berada di dalam gedung DPR, tidak keluar area selain pada selain pada pamtop dan penyekatan di terminal maupun stasiun agar dilibatkan guna penebalan dan untuk memperkuat sinergi.
8. Pemeriksaan kelengkapan alut dan alsus pada pelaksaan apel pasukan agar dilakukan dengan ketat, dividio kan oleh Propam, terutama para danton maupun personil Reskrim. Tidak ada nan menggunakan senjata api, ulangi, tidak ada penggunaan senjata api.
9. Agar seluruh personel pengamanan mematuhi dan memahami patokan nan bertindak pada peraturan internal Polri antara lain Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Perkap nomor 2 tahun 2019 tentang pengendalian huru hara.
10. Semua tindakan di lapangan kudu satu komando, tidak boleh ada inisiatif sendiri-sendiri tanpa instruksi. Para padal hingga pamen mewajibkan rantai komando, melangkah dengan dan jangan sampai terjadi miskomunikasi.
11. personil nan bekerja menghadapi masa jangan bersikap agresif, tetap menjaga posisi, memperkuat dengan mengedepankan langkah nan humanis serta memberikan ruang bicara kepada perwakilan masa agar situasi di lapangan dapat diatur dengan baik.
12. tidak ada lagi pasukan nan terjebak masuk ke dalam scaling zone dan tidak ada nan mengejar masa sampai pasukan terlepas dari kelompoknya.
13. pergerakan pasukan PHH maupun penggunaan air mata hanya boleh dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya secara langsung.
14. kudu mengedepankan tindakan persuasif, tidak ada penggunaan senjata api dalam corak apapun.
15. setiap perkembangan dinamika situasi di lapangan kudu segera dilaporkan pada kesempatan pertama.
16. pegang teguh prinsip jaga Jakarta khususnya mengenai perlindungan kita terhadap masyarakat, keselamatan penduduk adalah prioritas utama baik peserta tindakan maupun masyarakat sekitar termasuk para personel nan bertugas.
17. tunjukkan profesionalisme, jaga marwah lembaga dan buktikan bahwa Polri bisa menjaga tindakan unras dengan sebaik-baiknya.
18. satu komando, satu tujuan demi keamanan dan ketertiban masyarakat.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·