Pemerintah Diminta Perkuat Infrastruktur Rantai Pasok Setelah Peluncuran B50

Sedang Trending 1 hari yang lalu
Pemerintah Diminta Perkuat Infrastruktur Rantai Pasok Setelah Peluncuran B50 Ilustrasi(Dok Istimewa)

ASOSIASI Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menyoroti pentingnya keandalan akomodasi penyimpanan dan penanganan rantai pasok dalam mendukung keberlanjutan program penggabungan bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar dengan 50 persen biodiesel (B50).

Dalam forum ASPEBINDO Bioenergy Business Summit 2026, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan bahwa penyaluran B50 nan secara resmi telah bergulir sejak 1 Juli 2026 di lapangan relatif stabil tanpa halangan besar. Namun, sifat teknis komponen penyusunnya menuntut perbaikan akomodasi pendukung di tingkat hilir.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menjelaskan bahwa peningkatan volume pemanfaatan biodiesel memerlukan penyesuaian prasarana penyimpanan secara bertahap, khususnya untuk menampung Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

"FAME mempunyai sifat higroskopis alias mudah menyerap air. Pengelolaannya butuh perhatian khusus, terutama untuk masa penyimpanan berjangka panjang. Kesiapan tangki simpan sangat krusial guna memastikan kualitas BBM terjaga sebelum didistribusikan ke masyarakat," ujar Fathul.

Untuk mengimbangi kesiapan hilir tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengintensifkan riset teknologi guna meminimalisasi akibat penurunan mutu bahan bakar di tangki penyimpanan mau pun ruang bakar mesin.

Kepala BRIN Arif Satria menuturkan, pihaknya telah meluncurkan beragam pengetesan teknis nan berfokus pada efisiensi penyaringan (filtration system) dan pengurangan kadar air pada campuran FAME.

"Teknologi dewatering dan uji keandalan mesin terus disempurnakan. Karakteristik B50 memerlukan prosedur penanganan ketat agar kualitasnya stabil saat dipakai pada beragam jenis kendaraan maupun perangkat berat," jelas Arif.

Ketua Umum DPP ASPEBINDO Anggawira mengaminkan bahwa kesuksesan kebijakan B50 tidak cukup hanya berjuntai pada penetapan persentase campuran komoditas. Pihaknya mendorong keterhubungan erat antara pasokan bahan baku sawit, kesiapan pengolahan, serta efisiensi logistik daerah.

"Pengembangan bioenergi ini kudu terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tanpa kesiapan akomodasi penyimpan dan transparansi biaya logistik, potensi besar ini susah memberi nilai tambah maksimal bagi pelaku upaya nasional dan ekonomi daerah," kata Anggawira.

Sementara itu, Ketua Panitia ASPEBINDO Bioenergy Business Summit 2026, M. Hadi Nainggolan, mengatakan bahwa penyelenggaraan summit ini merupakan langkah awal dari rangkaian aktivitas nan bakal dijalankan ASPEBINDO untuk mempertemukan potensi sumber daya, kebutuhan industri, support kebijakan, dan akses investasi.

"ASPEBINDO siap mengambil peran lebih aktif dalam mendukung pengembangan upaya bioenergi di Indonesia. Summit ini bukan aktivitas nan berdiri sendiri. Kami menyiapkan rangkaian aktivasi nan berkelanjutan, mulai dari forum kebijakan, business matching, penguatan kapabilitas anggota, penjajakan proyek, sampai pengembangan talenta. Arah kami jelas, ialah membantu bioenergi tumbuh menjadi upaya nan layak, terukur, dan bisa memberikan faedah nyata bagi ketahanan daya nasional serta perekonomian daerah," ujar Hadi.

Mengusung tema "Accelerating Indonesia’s Bioenergy Ecosystem Towards Energy Security and Green Economic Growth", aktivitas ini membahas perkembangan B50 dan green diesel, peta jalan bioetanol, biomassa, Waste-to-Energy, Biogas dan Bio-CNG, serta pengembangan perdagangan karbon. Pembahasan diarahkan pada persoalan nan menentukan kepantasan sebuah proyek, seperti kepastian bahan baku, kesiapan teknologi, prasarana penyimpanan, biaya logistik, akses pembiayaan, kepastian permintaan, dan tata kelola lingkungan. (H-2)

Selengkapnya
Sumber Media Indonesia
Media Indonesia