Pelaku Usaha Pelabuhan Keluhkan Layanan Bongkar Muat Barang Bikin Antrean Panjang

Pelaku Usaha Pelabuhan Keluhkan Layanan Bongkar Muat Barang Bikin Antrean Panjang (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pemerintah diminta segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan pemantauan langsung kondisi jasa bongkar muat peralatan di beragam pelabuhan di Indonesia nan kian memburuk. Akibat produktivitas bongkar muat nan menurun dan pendangkalan nan terjadi di beberapa jalur pelabuhan, pemilik kapal dan pengguna jasa pelabuhan mengeluh lantaran biaya operasional mereka terus melonjak.  

“Sudah sering dan banyak keluhan dari pelaku upaya nyaris di seluruh pelabuhan, khususnya pelabuhan domestik. Keluhan itu terutama masalah keterbatasan jumlah maupun keahlian kemampuan perangkat bongkar muat pelabuhan nan membikin antrean memanjang,” kata Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Pengiriman Barang Mengalami Keterlambatan

Sanjaya menambahkan, berasas info dari personil ALFI di beberapa daerah, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, pengiriman peralatan mereka saat ini sering mengalami keterlambatan, baik saat berangkat maupun sampai ke tujuan akhir. Hal ini disebabkan antara lain oleh agenda sandar kapal nan molor dan produktivitas perangkat bongkar muat di pelabuhan nan rendah, sehingga agenda pengiriman peralatan terganggu.

“Saat ini aktivitas logistik melalui pelabuhan laut terus meningkat, terutama untuk jalur perdagangan domestik. Karena itu pemerintah semestinya memprioritaskan peningkatan jasa pelabuhan-pelabuhan domestik ini, sehingga proses pengiriman peralatan menjadi efisien dan konsumen juga tidak terpapar biaya nan kian mahal,” tambahnya. 

Selain merugikan pemilik kapal dan pelaku upaya pengiriman barang, buruknya jasa pelabuhan juga menjadi beban perusahaan logistik. Menurut Sanjaya adanya keterlambatan pengiriman peralatan membikin okupansi aktivitas upaya dan utilisasi truk logistik juga terjun bebas. Dampaknya, omzet menurun sementara beban biaya condong terus naik.

“Pelaku logistik banyak terbebani ketidakpastian peraturan, tumpang tindih patokan serta keterlibatan banyak lembaga nan terlibat sehingga menghalang kecepatan dan keberlangsungan keahlian pelaku upaya logistik nasional. Biaya mahal di pelabuhan ini merugikan semua pihak,” tutup Sanjaya.