Pedagang Kasih Kondisi Terbaru Minyakita di Pasar, Curhat Begini

2 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta mengungkap kondisi riil pengedaran minyak goreng rakyat merek Minyakita di lapangan nan dinilai belum sepenuhnya melangkah lancar, meski pemerintah menyatakan stok dalam kondisi aman.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin menegaskan, persoalan utama nan dirasakan pedagang bukan semata soal kesiapan barang, melainkan pengedaran nan belum merata.

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa momentum, tetap terdapat ketidakseimbangan pasokan nan dirasakan oleh pedagang. Hal ini menandakan, persoalan tidak berakhir pada kesiapan stok, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi," kata Miftahudin dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Ia menekankan, pedagang pasar tradisional merupakan pihak nan paling merasakan akibat langsung dari dinamika pasokan, terutama sejak peralihan dari minyak curah ke Minyakita.

"Sebagai pelaku langsung di lapangan, kami merasakan gimana dinamika pasokan dan lonjakan permintaan terjadi, terutama pasca peralihan dari minyak curah ke Minyakita," ujarnya.

Dalam situasi ini, IKAPPI meminta agar polemik Minyakita tidak diarahkan menjadi narasi nan menyudutkan pedagang. Sebab, pedagang tidak mempunyai kendali terhadap pengedaran maupun suplai dalam skala besar.

"Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa pedagang bukan penentu distribusi, melainkan pihak nan paling terdampak dari setiap kebijakan dan gangguan pasokan," tegas dia.

Miftahudin juga mengingatkan agar pernyataan pemerintah mengenai stok aman, tidak berujung pada kesalahpahaman di masyarakat.

"Kami mengingatkan, jangan sampai narasi 'stok aman' justru berujung pada penyudutan pedagang pasar tradisional. Sebab, pedagang tidak mempunyai kapabilitas untuk mengatur suplai, apalagi mempengaruhi pengedaran dalam skala besar," lanjutnya.

Menurut Miftahudin, peran pedagang justru sangat krusial dalam menjaga rantai pasok pangan. Karena itu, mereka tidak semestinya dijadikan pihak nan disalahkan.

"Pedagang pasar tradisional adalah bagian krusial dari ekosistem pangan nasional. Kami bukan sumber masalah, melainkan pihak nan paling awal merasakan akibat dari setiap kebijakan nan tidak melangkah optimal di lapangan," ujarnya.

IKAPPI pun mendorong pemerintah, khususnya Perum Bulog, untuk memastikan pengedaran Minyakita melangkah tanpa halangan hingga ke tingkat pasar tradisional.

"Dalam perihal ini, Bulog sebagai lembaga nan mempunyai mandat menjaga stabilitas pasokan dan nilai pangan, perlu memastikan pengedaran Minyakita tidak mengalami halangan di setiap rantai penyaluran," kata Miftahudin.

"Karena itu, IKAPPI menegaskan agar pedagang tidak dijadikan tumbal dalam polemik Minyakita. Fokus perbaikan kudu diarahkan pada penguatan sistem pengedaran agar pasokan betul-betul stabil dan merata hingga ke tingkat pasar," ucap dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan kenaikan DMO dari 35% menjadi 65% dengan argumen meningkatnya kebutuhan distribusi, terutama untuk program support pangan nan menjangkau sekitar 33 juta penerima manfaat, hingga kebutuhan untuk menyalurkan ke pasar-pasar SP2KP.

Jika usulan tersebut disetujui, volume pasokan Minyakita nan diterima Bulog diperkirakan bisa meningkat signifikan dari saat ini sekitar 40.000-45.000 kiloliter per bulan menjadi 60.000-70.000 kiloliter.

Meski demikian, pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai perubahan kebijakan tersebut. Pembahasan tetap berjalan lintas kementerian, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan keberlanjutan pasokan dari produsen.

(dce)

Add