PAN Hormati Megawati Tak Gabung Kabinet: Bukan Musuh Pemerintah

Jakarta -

Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri nan menyebut partainya tidak masuk kabinet dan berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai penyeimbang. PAN menghormati keputusan PDIP tersebut.

"PAN sepakat dengan pemikiran PDIP dan Ibu Megawati Sukarnoputri bahwa pemerintahan presidensial di Indonesia, secara konstitusional tidak mengenal adanya istilah partai oposisi sebagai lembaga negara, seperti sistem pemerintahan parlementer. nan ada itu partai politik nan mendukung pemerintah alias tidak berasosiasi dalam kabinet di pemerintahan," kata Viva Yoga kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).

Viva mengatakan tak ada satu pun pasal di UUD 1945 nan mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi alias kabinet bayangan. Viva menyinggung soal kerakyatan memerlukan pihak nan bisa mengawasi alias mengontrol jalannya pemerintahan.

"Secara praktik empiris itu hanyalah terminologi politik untuk menyederhanakan dan memberikan penjelasan tentang posisi politik dari partai politik terhadap kekuasaan pemerintahan. Secara filosofis, kerakyatan tidak menghendaki semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan," ujar Viva.

"Demokrasi memerlukan dua kegunaan secara simultan, ialah kegunaan memerintah (governing) dan kegunaan koreksi, mengontrol, dan alias mengawasi (checking). Dalam teori kerakyatan modern, pemerintah nan kuat kudu diimbangi dengan sistem pengawasan nan kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," tambahnya.

Wamen Transmigrasi itu menekankan keberadaan partai di luar pemerintahan tak langsung dicap sebagai musuh. Viva justru memandang keberadaan PDIP sebagai instrumen kerakyatan nan diperhitungkan.

"Karena itu, keberadaan partai nan tidak berasosiasi dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi. Pemerintah memerlukan support agar dapat bekerja, tetapi kerakyatan memerlukan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang," katanya.

Viva mengatakan posisi PDIP bisa memberikan koreksi terhadap pemerintah. PDIP, lanjut dia, menjalankan peran check and balances terhadap setiap kebijakan nan diambil pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Di situlah posisi PDI Perjuangan dalam politik, ialah sebagai kekuatan 'oposisi konstruktif' nan tidak menjadi bagian dari kabinet, tetapi menjalankan kegunaan check and balances dalam melakukan koreksi dan pengawasan, mendukung kebijakan pemerintah nan sesuai kepentingan rakyat, serta mengkritik kebijakan nan dianggap tidak tepat," tambahnya.

Sebelumnya, Megawati mengungkapkan cerita dirinya nan berkomunikasi dengan Prabowo mengenai posisi PDIP. Dia mengatakan PDIP tidak bakal masuk kabinet dan bakal berada di luar sebagai penyeimbang.

"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul alias tidak? Betul toh, kok saya selalu diomongin oposisi. Memangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi," kata Megawati saat pidato di aktivitas tersebut.

Megawati meminta agar semua pihak membaca kembali sistem pemerintahan Indonesia. Dia mengatakan oposisi dan koalisi hanya ada di sistem parlementer.

"Silakan baca jika tidak percaya. Baca jangan g** gitu aja. 'Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu lantaran oposisi'. Haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b**, lah piye, itu kan nan namanya sistem parlementer, betul apa nggak? Benar, makanya saya bilang saya baca tapi saya suka lupa pasal, jadi nggak ada," ucap Megawati.

Megawati kemudian membeberkan obrolannya dengan Presiden Prabowo perihal posisi PDIP. Ia mengatakan sudah menetapkan PDIP tidak bakal masuk ke kabinet Prabowo.

"Makanya saya katakan 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk...', saya datang betul ngomong baik-baik saya tidak bakal ditawari untuk masuk, 'Saya tidak masuk ke kabinet, Pak, terima kasih banget, saya bakal berada di luar sebagai penyeimbang'. Dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu, lezat aja!" tegas Megawati.

(dwr/rfs)