DPR Janji Sidang Tahun MPR 14 Agustus Khidmat, Tak Ada Lagu Joget

Jakarta, CNN Indonesia --

Panitia penyelenggara Sidang Bersama Tahunan MPR-DPR-DPD 2026 memutuskan hanya bakal memutar lagu-lagu nasional dan wilayah agar sidang berjalan dengan khidmat.

Keputusan soal lagu sekaligus untuk mencegah para peserta sidang berjoget di ruang sidang saat diputar lagu terkenal seperti tahun lalu. Panitia mengaku keputusan penyelenggaraan tahun ini merupakan hasil pertimbangan dari akibat nan terjadi pada sidang 2025 lalu.

Saat sidang tahunan 2025, tindakan joget-joget para personil majelis saat pemutaran lagu terkenal selepas aktivitas memicu sentimen publik dan gelombang demo akhir Agustus kurang sebulan kemudian.

"Kami sudah mengevaluasi, mungkin tidak kita lakukan [putar lagu-lagu memancing joget]," kata Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/8).

Menurut Mahyu, hiasan gedung juga disiapkan sederhana. Pihaknya mau memastikan aktivitas berjalan khidmat dan merepresentasikan sebagai aktivitas kenegaraan.

"Sehingga, itu pertimbangan kami, sehingga aktivitas tersebut hikmat, hikmat terhadap pelaksanaannya semua," katanya.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga berjanji penyelenggaraan sidang tahunan MPR 2026 bakal berjalan lebih khidmat. Pihaknya mengaku telah berintrospeksi dan bakal lebih menjaga diri agar lebih konsentrasi mengikuti agenda.

Meski begitu, dia menilai masyarakat patut berbahagia dan ceria menyambut hari kemerdekaan RI nan telah menginjak usia ke-81.

Menurut Puan, tindakan joget-joget pada Sidang Tahunan MPR 2025, toh terjadi spontan lantaran suasana gembira. Meski begitu, semua peserta kala itu tetap khidmat mengikuti sidang dan pidato Presiden.

"Hanya saat kemudian mendengarkan lagu di saat penyampaian pidatonya sudah selesai, ya itu lantaran spontan. Jadi tidak ada perihal nan kemudian membikin kami sepertinya tidak menghargai," kata dia nan juga politikus PDIP itu.

Puan menerangkan dalam sidang MPR 2026 ini diperkirakan total bakal ada 1.200 peserta.

Selain 732 personil DPR dan DPD, sisanya adalah para mantan presiden dan wakil presiden, personil kabinet, serta tamu VIP dari duta besar negara sahabat.

Di luar itu, ada pula delapan tamu unik atas undangan Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah penerima faedah program strategis pemerintah.

"Dan undangan-undangan khusus, ada penerima faedah dari Bapak Presiden nan selama ini sudah menerima program tersebut dan merasakan manfaatnya," katanya.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]