NU, HMI, dan Kekeliruan Menentukan Sebab

Muktamar NU ke-35 tidak hanya riuh oleh perebutan pendapat tentang masa depan organisasi, tetapi juga menyisakan percik sentimen psikologis. Salah satunya muncul ketika Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, menyebut keterpurukan NU berangkaian dengan kepemimpinan alumni HMI (29/8/2026).

Pernyataan itu menarik bukan semata lantaran menyebut HMI, melainkan lantaran langkah sebuah organisasi sebesar NU dijelaskan melalui identitas organisasi mahasiswa nan pernah diikuti oleh pemimpinnya. Di sinilah persoalan epistemiknya bermula.

Kritik terhadap PBNU tentu sah. Bahkan, kritik dari penduduk NU sendiri merupakan bagian krusial dari sistem koreksi organisasi. Namun, ketika identitas HMI dijadikan penjelasan atas kerusakan NU, kritik tersebut bergeser dari kritik berbasis keahlian menjadi kritik berbasis identitas. Ada lompatan dari hubungan menuju kausalitas. Karena seorang pemimpin pernah menjadi kader HMI, lampau kepemimpinannya dianggap menyebabkan persoalan NU.

Pertanyaannya sederhana: apa bukti nan menunjukkan bahwa asal-usul kaderisasi tersebut merupakan penyebab keterpurukan NU?

Dalam penalaran ilmiah, hubungan sebab-akibat tidak dapat dibangun hanya dari kemunculan dua perihal secara bersamaan. Kausalitas memerlukan evidensi, mekanisme, dan pengetesan terhadap kemungkinan penyebab lain. Keterpurukan organisasi, jika memang terjadi, jauh lebih masuk logika ditelusuri melalui kualitas kepemimpinan, tata kelola, bentrok elit, orientasi politik, birokratisasi, perubahan sosial, regenerasi, pengedaran kekuasaan, serta sistem kontrol organisasi.

Dengan demikian, jaket organisasi mahasiswa tidak cukup menjadi variabel penjelas bagi nasib sebuah organisasi keagamaan sebesar NU.

Di sini kita berhadapan dengan apa nan dalam teori atribusi disebut sebagai kecenderungan untuk menjelaskan tindakan seseorang melalui identitas alias asal-usul kelompoknya. Kesalahan menjadi semakin serius ketika perilaku perseorangan digeneralisasi kepada seluruh kelompok. Seorang alumni HMI nan mengambil keputusan jelek tidak membuktikan bahwa HMI adalah penyebab keburukan tersebut. Sebaliknya, seorang alumni PMII juga tidak otomatis menghasilkan kepemimpinan NU nan baik hanya lantaran mempunyai sejarah kaderisasi nan dekat dengan NU.

Asal-usul kaderisasi bukanlah agunan moralitas, kompetensi, ataupun kualitas kepemimpinan.

Karena itu, logika tersebut justru dapat berbalik menjadi pertanyaan nan lebih mendasar: apakah seseorang otomatis menjadi pemimpin NU nan baik hanya lantaran pernah menjadi kader PMII? Jawabannya tentu tidak. Jika demikian, premis awal bahwa alumni HMI merupakan problem bagi NU pun kehilangan kekuatannya.

Lebih jauh, narasi HMI versus PMII berpotensi membawa NU ke dalam apa nan dapat disebut sebagai krisis mimetik, di mana identitas golongan diproduksi, ditiru, lampau dipertentangkan sehingga daya organisasi terserap untuk mencari siapa nan paling “asli”. Dalam situasi demikian, persoalan substantif tentang arah organisasi dapat bergeser menjadi perebutan legitimasi identitas.

Padahal, sejarah NU justru menunjukkan keahlian menyerap, memperjumpakan, dan mengasimilasikan beragam tradisi intelektual. Kajian Greg Barton tentang perkembangan pemikiran Islam Indonesia menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam Indonesia, termasuk NU, tumbuh dalam perjumpaan dengan beragam arus pemikiran, melalui proses penyesuaian dan pembentukan sintesis baru. Tradisi nan hidup bukan tradisi nan steril dari pengaruh luar, melainkan tradisi nan bisa berbincang tanpa kehilangan akarnya.

Karena itu, HMI tidak semestinya diposisikan sebagai ancaman bagi NU, sebagaimana PMII juga tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya pintu menuju ke-NU-an. PMII adalah bagian krusial dari sejarah kaderisasi NU, tetapi PMII bukan pemilik epistemologis atas NU. HMI pun bukan antitesis NU.

NU adalah rumah besar, bukan pondok kaderisasi nan homogen.

Di sinilah Muktamar ke-35 semestinya menjadi momentum untuk mengoreksi langkah pandang tentang kepemimpinan. Pertanyaan nan diajukan tidak lagi: “Dia HMI alias PMII?” Pertanyaan nan jauh lebih krusial adalah: apa pendapat nan dibawa, gimana integritasnya, apa kapasitasnya mengelola organisasi, dan ke mana himmah-nya membawa NU?

Justru narasi HMI-PMII nan muncul dalam momentum perebutan arah NU patut dibaca lebih kritis. Apakah identitas tersebut sedang digunakan sebagai instrumen untuk membangun legitimasi faksi? Apakah sedang berjalan proses produksi pemisah antara “orang asli” dan “orang luar”? Jika demikian, persoalannya tidak lagi sekadar perbedaan organisasi mahasiswa, tetapi menyangkut masa depan otoritas ke-NU-an itu sendiri.

Ketika ukuran “NU asli” mulai dibangun berasas jalur kaderisasi, NU berisiko mengalami penyempitan identitas. Pada tahap tertentu bakal muncul dikotomi antara mereka nan dianggap berada “di dalam” dan mereka nan dicurigai sebagai “orang luar”. Jika ini dibiarkan, rumah besar dapat berubah menjadi pondok besar.

NU justru bakal kuat ketika bisa mengelola keragaman tanpa kehilangan akar ahlussunnah wal jamaah. Identitas boleh beragam, tetapi orientasi nilai dan tanggung jawab terhadap organisasi kudu menjadi titik temu.

Karena itu, kritik kepada PBNU hendaknya diarahkan pada kebijakan, tata kelola, integritas, dan kinerja, bukan pada jaket organisasi mahasiswa nan pernah dikenakan seseorang.

Sekali lagi, NU tidak rusak lantaran HMI. NU juga tidak otomatis sehat lantaran PMII. Nasib organisasi ditentukan oleh kualitas gagasan, kepemimpinan, tata kelola, dan moralitas orang-orang nan mengelolanya.

Maka, refleksi terpenting dari Muktamar ke-35 barangkali bukan siapa nan berasal dari HMI alias PMII, melainkan apakah NU bisa tetap menjadi rumah besar bagi keragaman umat.

Sebab, ketika jaket organisasi dijadikan ukuran ke-NU-an, nan sedang dipertarungkan bukan lagi masa depan NU, melainkan batas-batas siapa nan boleh disebut sebagai NU.