Muka Dua Para Penguasa: Saat Hukum Cuma Jadi Alat Amankan Jabatan

“It is better to be feared than loved, if you cannot be both.” — Niccolo Machiavelli (Il Principe).

Di depan panggung, politik kita terlihat semuanya tampak indah. Para politisi tampil dengan senyum ramah, obral janji manis, dan retorika berdasarkan norma serta etika. Tapi begitu pintu rapat ditutup dan kamera mati, wajah original mereka keluar, saat itu norma bukan lagi dipandang sebagai pengayom masyarakat, melainkan sekadar instrumen taktis untuk memuluskan dan mengamankan kekuasaan.

Aturan main diubah di detik-detik akhir demi mengamankan pencalonan kerabat, pasal-pasal ditarik-ulur untuk membungkam oposisi, dan penegakan norma dilakukan secara selektif.

Jika Anda merasa kejadian "muka dua" ini semakin ugal-ugalan, Niccolo Machiavelli lewat bukunya Il Principe (Sang Penguasa) sudah membongkar rahasia dapur ini sejak abad ke-16, di mana realita paling menohok adalah, di tangan penguasa, norma dan etika hanyalah peralatan jualan untuk mempertahankan jabatan.

Topeng Rubah dan Taring Singa

Ditulis pada tahun 1513 di tengah kekacauan politik Italia, Il Principe bukan kitab pedoman moral. Machiavelli secara bugil menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan dilihat dari seberapa suci tindakannya, melainkan seberapa efektif langkah tersebut menjaga bangku kekuasaannya.

Machiavelli memberi afinitas terkenalnya, di mana seorang penguasa kudu bisa menjadi rubah untuk mengenali jebakan, sekaligus menjadi singa untuk menakut-nakuti musuh.

Sebagai rubah nan di maksud adalah ketika para politisi memakai topeng "taat hukum" dan "demokratis" saat bicara di depan publik dan media. Mereka memanfaatkan celah norma dan konsensus di kembali layar untuk melemahkan lawan.

Sementara sebagai singa adalah ketika kedudukan mereka terancam, mereka tidak ragu memakai taring kekuasaan, menggunakan instrumen negara dan norma untuk menggertak pihak nan kritis.

Mereka apalagi secara terbuka menulis “Seorang penguasa nan mau memperkuat tidak selalu kudu menepati janji.” Janji kampanye dan sumpah kedudukan mudah dilupakan begitu kekuasaan sudah di genggaman.

Ketika Hukum Diperalat Demi Jabatan

Salah satu poin paling provokatif dari Machiavelli adalah konsep memisahkan moralitas dari praktik politik (realpolitik). Bagi politisi bertipe Machiavellian, norma tidak dibuat untuk menciptakan keadilan sejati, melainkan untuk menciptakan legitimasi formal.

Mari kita lihat langskap politik Indonesia hari ini:

• Pemanfaatan Hukum Selektif: Kasus norma musuh politik diusut dengan cepat, sementara kasus rekan koalisi mendadak "didinginkan."

• Revisi Aturan Taktis: Konstitusi dan undang-undang nan sejatinya dibuat untuk jangka panjang, bisa diubah dalam hitungan hari jika menghalang syahwat politik alias agenda melanggengkan dinasti.

• Pencitraan Hukum: Hukum digunakan sebagai topeng agar semua manuver politik terlihat "sah dan legal" di mata rakyat, padahal secara etika sudah sangat cacat.

Inilah corak nyata dari politik muka dua, ialah menggunakan Bahasa Hukum untuk menutupi Logika Kekuasaan.

Bagu para penguasa "Lebih Baik Ditakuti Daripada Dicintai."

Machiavelli pernah mengusulkan pertanyaan klasik:

"Lebih baik mana, seorang penguasa itu dicintai alias ditakuti?

Jawabannya tegasnya adalah "Lebih baik ditakuti."

Cinta rakyat itu rentan dan mudah berubah, cukup dengan support sosial, gimik merakyat, dan pencitraan selalu bisa membikin publik senang sesaat, tetapi untuk mengamankan kedudukan dalam jangka panjang, rasa takut dan kendali penuh atas patokan jauh lebih efektif.

Inilah kenapa politisi kita tidak terlalu resah jika etika mereka dikritik oleh akademisi alias masyarakat sipil. Selama instrumen hukum, aparat, dan peta koalisi berada di bawah kendali mereka, kritik publik dianggap angin lalu.

Jangan Terkecoh Topeng Etika

Machiavelli tidak menulis Il Principe agar kita mengagumi kepalsuan para penguasa. Sebaliknya, karyanya adalah cermin nan memaksa kita memandang wajah original kekuasaan tanpa polesan retorika.

Masalah terbesar di Indonesia adalah kita sering kali terlalu lugu, dan kita mudah terpesona oleh topeng kesederhanaan, janji-janji manis, alias klaim "sesuai prosedur hukum," tanpa mau memandang kepentingan politik di kembali kebijakan tersebut.

Sudah saatnya masyarakat tidak hanya memandang apa nan tertulis di atas kertas hukum, tetapi juga mempertanyakan siapa nan diuntungkan di kembali pembuatan norma itu. Selama kita tetap mudah terkecoh oleh politik muka dua, selama itu pula norma di Indonesia hanya bakal berhujung sebagai perangkat mainan untuk mengamankan kedudukan para elit.