Modus Dugaan Korupsi Silmy Karim Saat Menjabat Dirjen Imigrasi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi nan melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim terjadi ketika dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2023–2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Silmy diduga berkedudukan dengan memberikan perintah alias menerima sejumlah duit saat tetap menduduki kedudukan tersebut.

"Karena memang dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan duit dilakukan pada saat nan berkepentingan menjabat sebagai Dirjen," kata dia di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

KPK menetapkan total delapan tersangka dalam perkara ini. Selain Silmy, KPK menetapkan 7 orang lainnya termasuk eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam dan Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra.

"KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang nan diamankan dalam peristiwa tangkap tangan tersebut," jelas Budi.

Dia menjelaskan para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12 B tentang gratifikasi.

"Dalam perkara ini, sangkaan pasal nan dikenakan Pasal 12 e tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan Keimigrasian, juga dilapisi Pasal 12 B gratifikasi dan penerimaan lainnya," jelas Budi.