Menlu Tegaskan Overflight AS Masih Tahap Pembahasan: Kedaulatan yang Utama

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan rumor kerja sama udara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bukan blanket overflight. Sugiono meluruskan bahwa terminologi nan betul adalah overflight access, nan mempunyai makna dan sistem berbeda.

"Saya kira terminologinya kudu diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access," kata Sugiono kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, wacana tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat nan tetap bakal melalui proses pembahasan sesuai sistem di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, memastikan setiap keputusan tetap berdasarkan konstitusi serta mengutamakan kepentingan nasional.

"Kalau berbincang mengenai overflight access merupakan satu intens ya, nan disampaikan oleh pihak Amerika, nan kemudian juga kan bakal melewati proses dan sistem pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti bakal menjadi sesuatu nan utama. Itu satu," ujarnya.

Sugiono menjelaskan konsep overflight access bukan perihal baru dalam hubungan antarnegara. Indonesia, sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, terbuka menjalin perjanjian serupa dengan negara lain selama sistem dan implementasinya jelas.

"Sebagai negara nan mempunyai tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga jika misalnya dilakukan dengan negara-negara lain, ya enggak ada masalah, kan gitu. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa," ucapnya.

Sugiono juga membantah dugaan sejumlah pihak nan menilai rencana tersebut dapat menyeret Indonesia ke dalam bentrok global. Menurutnya, dengan situasi saat ini, Indonesia pasti bakal terdampak meski secara tak langsung.

"Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu nan menyeret Indonesia dan apa, menakut-nakuti kedaulatan. Dengan situasi bumi nan seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau bakal terdampak apa pun nan terjadi di bumi ini," ucapnya.

Sekjen Partai Gerindra itu menambahkan di tengah dinamika global, Indonesia tidak bisa sepenuhnya terlepas dari akibat situasi dunia. Namun demikian, pemerintah bakal memastikan setiap kebijakan luar negeri tidak mengorbankan kedaulatan maupun posisi strategis Indonesia.

"Jadi gini, saya sampaikan juga bahwa pemerintah ini dilantik, dipilih oleh rakyat, kemudian disumpah untuk menjalankan konstitusi dan semua undang-undang," ujarnya.

"Yang intinya adalah bahwa satu, pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak memandang urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam bentrok global," lanjut Sugiono.

(eva/rfs)