Menkes Usul Fakultas Kedokteran Banyak Gagal Uji Kompetensi Dipangkas Kuotanya

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan agar fakultas kedokteran nan banyak meluluskan sarjana kedokteran (S.Ked) namun kandas di uji kompetensi (ukom) dikenai pengurangan kuota penerimaan mahasiswa baru.

Budi menyebut tingginya nomor retaker (peserta nan mengulang) ukom master menjadi masalah nan terus dia terima dari lapangan. Dari ribuan peserta nan tidak lulus, 63 persen telah mengikuti ujian kurang dari tiga kali.

“Kita lihat ada 63 persen nan ujiannya di bawah tiga kali ya. Ada 37 persen nyaris 1.000 nan sudah tiga kali ujian tidak lulus-lulus dan ada sekitar 297 nan jika dia tidak lulus sekali lagi dia bakal lenyap haknya untuk lulus. Jadi ini masalah nan kita dengar dari lapangan ya,” kata Budi dalam Rapat Kerja berbareng Komisi IX DPR RI dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia menilai info kegagalan ukom semestinya bisa ditelusuri hingga ke tingkat institusi. Dari situ, pemerintah bisa mengambil tindakan terhadap fakultas nan bermasalah. Budi menyarankan agar temuan itu dijadikan umpan kembali bagi pengelola prodi.

“Ini sebenarnya bisa dibuka fakultas-fakultas kedokteran mana nan menyebabkan paling banyak nan tidak lulus. Saya sih kita menyarankan jika bisa itu dipakai sebagai feedback,” ujarnya.

“Nanti jika nan rupanya dia banyak meluluskan S.Ked tapi kemudian enggak lulus-lulus uji kompetensi ya artinya kudu dikurangi kuotanya sampai mereka betul-betul bisa memperbaiki kualitas pendidikannya mereka lantaran jika tidak kelak bakal terus bertambah ini nan yang tidak lulus ya,” lanjutnya.

Selain soal kuota, Budi juga meneruskan keluhan soal beban biaya nan tetap ditanggung para retaker meski sudah tidak aktif kuliah.

“Mereka tuh tidak sekolah lagi tapi mereka mengeluhkan lantaran mereka tetap kudu bayar duit sekolahnya ya ada nan 30 persen ada 50 persen ada tetap bayar pengarahan belajar dan lain sebagainya sehingga ini nan menjadikan keluhan bagi orang-orang nan sudah retaker dua kali tiga kali empat kali lima kali enam kali walaupun dia tidak sekolah lagi kenapa dia tetap bayar,” kata Budi.

Dalam kesempatan itu, Budi turut meneruskan usulan agar sistem ukom diubah menjadi berbasis remedial per kompetensi, bukan mengulang seluruh mata uji. Budi menggambarkan kondisi nan dinilai tidak adil, ialah peserta nan sudah lulus delapan dari sepuluh kompetensi tetap kudu mengulang semuanya lantaran kandas di dua kompetensi.

“Masukan nan kami terima bisa nggak nan diulang jangan delapan jangan sepuluh-sepuluhnya nan diulang dua saja. Jadi misalnya matematika lulus tapi misalnya olahraga nggak lulus nan diulang ya olahraga saja jangan pelajaran matematikanya,” ujarnya.

Budi menyebut, pihaknya telah mengomunikasikan usulan itu ke Konsil Kesehatan Indonesia selaku pemegang kewenangan ukom.

“Kita juga bicara dengan Konsil Kesehatan Indonesia apakah memungkinkan jika nan diulang nan di-remed gitu istilahnya remedial-nya itu adalah nan memang kompetensi nan tidak lulus saja. Itu masukan dari kami untuk topik nan pertama,” katanya.

Ia menegaskan, bahwa urusan ukom bukan ranah Kemenkes. Namun mengingat tingginya kebutuhan master secara nasional, dia merasa perlu menyuarakan masukan-masukan tersebut.

“Nah kita memahami bahwa ada rumor lah di uji kompetensi ini tapi lantaran ini bukan di bagian kita kita mencoba mendengarkan apa sih masukan-masukan dari para peserta,” pungkasnya.