Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Tidak Terasa?

Di tengah krisis ekonomi dunia dan situasi geopolitik nan tetap tidak kondusif, Indonesia menorehkan tinta pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G-20. Pertumbuhan ekonomi negeri ini kuartal I Tahun 2026 mencapai 5,61 persen (year on year) melampaui pertumbuhan China nan sebesar 5 persen. Sementara Amerika Serikat tumbuh hanya 2,7 persen, Uni Eropa naik 0,8 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perekonomian Indonesia berasas besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar nilai bertindak triwulan I-2026 mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar nilai konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81 persen.

Tingginya pertumbuhan ekonomi ini malah mengundang pro kontra di dalam negeri. Ada nan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak didasarkan pada kondisi ekonomi nan fundamental. Apalagi, sejumlah parameter makro menunjukkan keahlian kurang baik. Kurs rupiah condong terus melemah dan sudah melampaui Rp17.000 per dolar AS, dan utang pemerintah membengkak menjadi nan mencapai Rp 9.920 triliun (per akhir April 2026). Di sisi lain, sasaran pajak pun tidak tercapai. Di luar soal moneter dan fiskal, tingkat pengangguran terbuka tetap 7,24 juta orang alias 4,68 persen (data Februari 2026), walaupun jumlahnya berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka menganggap pertumbuhan ekonomi “tidak terasa”.

Kalangan nan pro pemerintah beranggapan lain. Mereka meyakini kebijakan pemerintah dan parameter esensial ekonomi nasional sangat baik. Semua dalam kendali dan dalam batas-batas aman. Memang, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 ditopang salah satunya aspek konsumsi. Pengeluaran peningkatan Konsumsi Pemerintah naik +21,81%, Konsumsi Rumah Tangga (+5,52%), dan Investasi (+5,96%). Peningkatan mobilitas masyarakat, kenaikan transaksi perdagangan, pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata, peningkatan produksi industri pengolahan, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mengapa Dianggap Tidak Terasa?

Bila memandang pengedaran pertumbuhan, merujuk info BPS, nyaris semua sektor tumbuh. Kecuali, sektor pertambangan nan terkontraksi (-2,14%) dan pengadaan listrik dan gas (-0,99%). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum (+13,14%), transportasi dan pergudangan (+8,04), kesehatan (+7,62), infokom (+7,14), perdagangan (+6,26%), manajemen pemerintahan (+6,45% ), perdagangan (+6,26%), dan jasa lainnya (+9.91%). Industri pengolahan, pertanian, real estate, pendidikan, juga tumbuh signifikan.

Tapi, kenapa “tidak terasa”? Ada pergeseran nan merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Bila dalam beberapa decade ini nan menikmati pertumbuhan ekonomi hanya sebagian mini orang nan menikmatinya. Mereka nan mempunyai banyak usaha, pabrik, perbankan, dan lainnya. Kelompok masyarakat nan selama ini selalu menikmati pertumbuhan ekonomi secara langsung dan menguasai sebagian besar kue ekonomi nasional. Namun, bagi masyarakat bawah nan selama ini “tidak menikmati” pertumbuhan ekonomi, kali ini merasakan manfaatnya dan lebih berarti.

Coba, datang ke desa-desa dan berbincang dengan petani, khususnya petani padi, jagung, hortikultura, dan sawit. Mereka merasakan peningkatan kesejahteraannya dalam setahun terakhir. Satu kebijakan saja nan berakibat besar terhadap pendapatan petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) padi sebesar Rp 6.500,- per kilogram dan HPP jagung panen Rp 5.500,- per kilogram berakibat nyata pada pendapatan petani. Realita di lapangan, nilai beli tengkulak saat ini jauh lebih mahal dari HPP pemerintah nan menjadi patokan nilai pembelian Bulog. Saat ini kisaran nilai Gabah Kering Panen (GKP) di mencapai di atas Rp 7.000 per kilogram, apalagi ada nan menyentuh Rp. 8000 per kg GKP.

Program Presiden Prabowo nan merujuk pada visi misi Asta Cita, telah menggeser perputaran duit nan semula hanya di kota-kota besar, sekarang beranjak ke desa-desa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendongkrak pertumbuhan ekonomi signifikan pada sektor konsumsi makan dan minum. Bila pada kuartal I 2025 Dapur MBG baru 900 unit, maka pada kuartal I 2026 mencapai 26.066 unit dapur (naik 2.800% YoY), melayani 60 juta porsi makanan bergizi setiap hari, dan menyerap lapangan kerja 1,3 juta orang.

Program pembangunan bentuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dengan dibangunnya 30.000 gerai bentuk Koperasi Desa Merah Putih, 35 Kampung Nelayan Merah Putih, 4 sekolah Garuda Baru, dan 93 Sekolah Rakyat. Belanja pemerintah mengalami peningkatan menjadi Rp 815 triliun.

Investasi besar Danantara mendorong pertumbuhan dengan membangun 13 proyek hilirisasi dengan investasi 7 miliar dolar AS (sekitar Rp 120 triliun) dan menyerap lapangan kerja 6.000 orang. Sedangkan investasi swasta dan pemerintah tumbuh 7 persen secara tahunan, jika pada kuartal I 2025 realisasi investasi Rp 465 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 573.027, kuartal I 2026 realisasi investasi sebesar Rp 498 triliun (=7% YoY) menciptakan lapangan kerja 706.569 orang.

Shifting Ekonomi Struktural

Kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto nan mengusung Asta Cita telah mengubah tatanan perekonomian nasional nan semula hanya berputar pada sebagian golongan orang terdistribusi ke masyarakat lebih luas. Sejumlah kebijakannya, mulai dari efisiensi anggaran negara, penegakan norma dan penyitaan aset-aset perkebunan dan pertambangan illegal, serta membuka akses seluas-luasnya bagi ekonomi rakyat mempunyai kesempatan berupaya di semua sektor mendorong pergeseran ekonomi, apalagi “perpindahan” penguasaan kue ekonomi nan semula hanya dinikmati orang-orang kaya kepada masyarakat lebih luas, khususnya di pedesaan. Kondisi ini disebut shifting ekonomi.

Shifting ekonomi (economic shifting alias economic transformation) adalah proses pergeseran struktur ekonomi dari pola lama menuju pola ekonomi baru nan dianggap lebih produktif, efisien, modern, dan mempunyai nilai tambah lebih tinggi.

Dalam pengetahuan ekonomi pembangunan, istilah ini sering dikaitkan dengan: transformasi struktural ekonomi, perubahan pusat pertumbuhan, perubahan sektor dominan, perubahan pola produksi dan konsumsi, perubahan teknologi dan tenaga kerja. Secara umum, shifting ekonomi menggambarkan perubahan esensial pada sumber utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Simon Kuznets (1971) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi modern selalu disertai: perpindahan tenaga kerja, perubahan struktur produksi, perubahan kontribusi sektor ekonomi. Menurut Kuznets dalam Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure, ekonomi awalnya didominasi pertanian, kemudian bergeser ke industri, lampau menuju sektor jasa dan teknologi.

Arthur Lewis dalam Economic Development with Unlimited Supplies of Labour (1954) menjelaskan shifting ekonomi melalui model: dua sector economy. Ekonomi tradisional (pertanian desa) bakal bergeser menuju ekonomi modern (industri dan perkotaan). Transformasi ini terjadi ketika: produktivitas meningkat, investasi bertambah, surplus tenaga kerja beranjak ke sektor modern.

Prabowo sedang melakukan perubahan struktural ekonomi itu, shifting ekonomi. Beberapa kebijakan dan program nan sangat mendasar adalah kebijakan hilirisasi. Indonesia nan kaya dengan sumber daya alam selama ini hanya menjadi berbasis komoditas diubah orientasinya ke produk nilai tambah melalui hilirisasi industri. Di antaranya, nikel, baterai electric vehicle (EV), industri pengolahan mineral.

Pergeseran struktural terjadi dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital. Penggunaan sistem pembayaran nasional QRIS nan dimotori Bank Indonesia sudah mendunia, menembus negara-negara di Asia sampai ke China. Ini merupakan teknologi finansial terbesar nan menjadi ikon shifting ekonomi nasional nan semua tergantung pada sistem pembayaran asing. Begitu juga berkembangnya perbankan digital, teknologi finansial (fintek), UMKM Digital, dan e-commerce telah melahirkan pola baru ekonomi Indonesia.

Shifting ekonomi juga terjadi pada kebijakan pembangunan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan (dari Urban-Centric ke Village Economy), melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih, ketahanan pangan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desa menjadi pusat produksi, pasar baru, ekosistem rantai pasok, dan pedoman konsumsi nasional.

Perputaran Ekonomi Desa

Prabowo mengoreksi kebijakan ekonomi nasional selama ini nan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tanpa mengedepankan pemerataan ekonomi. Konsep trickle down effect gagal. Menyerahkan ekonomi sepenuhnya kepada sistem pasar hanya bakal melahirkan kesenjangan semakin lebar. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengembalikan tatanan ekonomi nasional sesuai petunjuk Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Prabowo sedang mengimplementasikan pemikiran ayahnya, Begawan ekonomi Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Beliau berpendirian negara kudu berkedudukan aktif dalam ekonomi. Menurutnya, negara kudu hadir, pemerintah kudu memimpin pembangunan, sektor strategis perlu diarahkan negara. Konsep ini dikenal sebagai Developmental State.

Peran negara, menurut Soemitro, membangun infrastruktur, melindungi industri nasional,

mengembangkan SDM, mengatur perdagangan, mendorong investasi. Di mata Soemitro, pembangunan kudu menciptakan kelas pengusaha nasional. Melahirkan dan memperkuat pengusaha-pengusaha pribumi agar ekonomi tidak dikuasai asing. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian krusial nan menguasai sektor ekonomi strategis. Dan kesempatan upaya dibuka lebar bagi tumbuhnya ekonomi rakyat di pedesaan.

Kini, ekonomi nan berorientasi pada ekonomi rakyat tengah diwujudkan. Tidak mudah dan banyak tantangannya. Dalam transformasi nan sedang melangkah ini, tentu ada sebagian nan terdampak dan merasa kurang diuntungkan, namun kebanyakan masyarakat Indonesia merasakan manfaatnya. Arus baru ekonomi Prabowo dapat merealisasikan keadilan ekonomi, mempersempit kesenjangan, menuju terwujudnya masyarakat setara makmur dan sejahtera.*