Mendagri Minta Daerah di Sumut yang Tak Terdampak Bencana Hibahkan TKD ke Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah-daerah di Sumatera Utara nan tak terdampak bencana, namun mendapatkan biaya transfer ke wilayah (TKD) besar agar menghibahkan sejumlah biaya TKD ke Aceh.

Menurut Tito, Aceh merupakan provinsi dengan akibat musibah banjir-longsor paling besar. Provinsi itu pun tetap memerlukan biaya besar untuk pemulihan.

“Oleh lantaran itu saya kemudian Zoom meeting, mengimbau kepada delapan wilayah nan ada di Sumatera Utara nan terdampak sedikit, dan ada nan tidak terdampak—hanya dua (yang terdampak sedikit), nan lainnya enggak terdampak sama sekali tapi dapat duit tambahan,” ucap Tito dalam rapat kerja berbareng Komisi II DPR, Senin (13/4).

“Nah, ini nan saya dorong, tolonglah kemanusiaan. Di daerah-daerah nan berat itu di Aceh, nan enggak ada tambahan, itu dibantu dari Sumatera Utara nan dapat besar tapi enggak terdampak, alias terdampaknya dikit,” tambahnya.

Ia pun merinci biaya TKD nan didapatkan kedelapan wilayah nan dia sebutkan.

“Medan misalnya, Rp 565 (miliar), bisa melalui sistem hibah antar daerah, Rp 50 miliar (bisa dihibahkan). Deli Serdang dapat Rp 493 (miliar), Rp 50 miliar (bisa dihibahkan) ke Aceh Timur,” tutur Tito.

“Simalungun enggak terdampak, dapat Rp 412 (miliar), Rp 30 miliar untuk Aceh Utara nan berat, berat Aceh Utara. Asahan enggak begitu terdampak, ada akibat banjir sebentar, Rp 261 miliar, Rp 30 (miliar bisa dihibahkan). Serdang Bedagai enggak terdampak. Labuhanbatu enggak terdampak. Kota Pematangsiantar terdampak sedikit. Labuhanbatu enggak terdampak, dapat segitu,” tambahnya.

Menurutnya, sejumlah wilayah di Aceh memerlukan support untuk pemulihan minimal Rp 25 miliar.

“Bantulah Rp 25 miliar: Gayo Lues, Bener Meriah, ini,” tutur Tito.

Ia mengatakan, pemerintah daerah-daerah di Sumut itu pun sudah sepakat untuk menjalankan sistem hibah itu.

“Nah, sudah kami komunikasikan. Kami komunikasikan dan mereka, mereka enggak keberatan. Sudah membikin pernyataan dan mereka bakal melakukan sistem hibah,” tutur Tito.

Ia pun meminta support Komisi II DPR agar hibah ini bisa melangkah lancar.

“Inilah nan kami sampaikan kepada seluruh kepala wilayah nan delapan ini di Sumut, dan juga di Aceh, agar mereka melakukan sistem hibah ini. Nah, ini nan kami laporkan juga untuk minta support dari Komisi II, semata-mata hanya kemanusiaan aja,” tandasnya.