Marak Penipuan, Puteri Komarudin Singgung Penyalahgunaan Rekening Bank

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menyoroti maraknya praktik penipuan nan melibatkan penggunaan rekening perbankan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI berbareng para asosiasi perbankan nasional dalam rangka pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (RUU PPSK), Selasa (2/6).

Puteri menyatakan, hingga sekarang perbankan tetap sering dimanfaatkan untuk memfasilitasi transaksi ilegal, mulai dari beragam corak penipuan hingga pinjaman online ilegal.

"Dana dari aktivitas tersebut banyak ditampung melalui rekening-rekening perbankan. Meskipun dalam UU PPSK nan telah kita tetapkan pada tahun 2023 sudah diatur ketentuan hukuman pidana, termasuk bagi penyelenggara pinjol ilegal, namun dalam praktiknya hingga saat ini kita tetap memandang bahwa rekening di bank, baik di Himbara maupun bank swasta, tetap kerap digunakan untuk beragam transaksi terlarangan tersebut," ujar Puteri.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbareng personil Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Hingga 29 April 2026, IASC menerima laporan terhadap 932.138 rekening, dengan 485.758 rekening d iantaranya telah diblokir.

Karena itu, Puteri pun mempertanyakan langkah nan perlu diambil oleh asosiasi perbankan untuk memperkuat upaya pencegahan transaksi terlarangan melalui sistem perbankan.

"Menurut Bapak/Ibu sekalian nan sehari-hari berjibaku dengan persoalan ini, apakah terdapat persoalan dalam aspek pengaturan? Ataukah perlu penguatan terhadap Satuan Tugas PASTI nan saat ini sudah ada? Atau, seperti apa sebenarnya langkah nan diperlukan agar seluruh transaksi terlarangan dapat kita kendalikan dan mitigasi, sehingga tidak semakin banyak masyarakat nan menjadi korban?" tuturnya.

Puteri berharap, ada solusi dalam upaya penanganan transaksi terlarangan di sektor perbankan.

"Saya berambisi dari seluruh penguatan sistem nan telah Bapak/Ibu ajukan dan sampaikan, dapat betul-betul diimplementasikan. Sehingga bisa memperkuat upaya pencegahan serta penanganan transaksi terlarangan di sektor perbankan secara lebih efektif dan menyeluruh," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Perbanas, Nixon Napitupulu menilai bahwa Indonesia mempunyai pengalaman kebijakan nan dapat menjadi rujukan dalam penguatan sistem pengawasan keuangan, seperti penerapan daftar hitam pada kitab cek dan bilyet giro hingga Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Kalau saya sarankan memang, seluruh rekening-rekening pinjol terlarangan alias gambling online nan beraksi di Indonesia nan sudah teridentifikasi baik oleh BI, OJK maupun PPATK sebaiknya masuk list daftar hitam nasional. Sehingga kita tidak bakal membuka rekening apapun lantaran sudah masuk daftar hitam. Dan, ini juga di share ke seluruh perbankan," pungkas Nixon.

(rea/rir)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]