Mahasiswa Unair dan Masyarakat Sipil Sampaikan 7 Tuntutan Ekonomi

1 minggu yang lalu

Surabaya, CNN Indonesia --

Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar tindakan pernyataan sikap di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Kamis (11/6) sore kemarin.

Aksi ini digelar sebagai respons atas kondisi perekonomian Indonesia nan dinilai semakin memberatkan masyarakat, sekaligus untuk mendukung tujuh dorongan nan sebelumnya disampaikan sejumlah mahir ekonomi kepada pemerintah.

Massa memadati area depan gedung FEB Unair sembari membawa poster dan bergantian berorasi, sebelum membacakan pernyataan sikap bersama.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, menyebut tindakan ini sebagai bentuk keberpihakan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi nan dirasakan masyarakat saat ini.

"Kami mau membujuk seluruh nafas-nafas ekonomi nan tetap berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh dorongan mahir ekonomi nan sudah disampaikan pada September 2025 lalu," kata Yeni dalam pernyataan sikap itu.

Yeni menjelaskan aksi itu terbuka untuk umum, dan tidak hanya diikuti mahasiswa Unair.

Dia memaparkan sejumlah mahasiswa dari kampus lain serta golongan masyarakat sipil turut bergabung.

"Yang datang kami mengundang seluruh masyarakat dan mahasiswa Unair. Ada teman-teman dari Unair, BEM FEB Unesa, dan juga beberapa masyarakat sipil nan ikut berasosiasi menyuarakan pernyataan sikap pada hari ini," tuturnya.

Dalam pernyataan sikap nan dibacakan, massa menyoroti sejumlah persoalan nan dinilai membebani perekonomian nasional mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya hidup, menyempitnya lapangan pekerjaan, mahalnya nilai BBM, melemahnya daya beli, hingga meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi.

Lebih lanjut, Yeni menegaskan sikap tak bersuara terhadap kondisi ekonomi saat ini bukanlah pilihan nan tepat bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa. Aksi demo mahasiswa menyikapi kondisi terkini bangsa dan negara Indonesia telah berjalan di sejumlah kota seperti Bandung pada Kamis (11/6) kemarin, dan di Jakarta pada Jumat siang hari ini.

"Kami tidak mau ketika kami tak bersuara itu digunakan sebagai hal-hal nan diarahkan. Kenapa sebagai mahasiswa kalian diam? Karena tak bersuara itu bukan sebuah keberpihakan. Dengan kita tak bersuara bukan berfaedah kita setuju dengan segala kondisi carut-marut perekonomian negara Indonesia saat ini," tegasnya.

Kendati demikian, Yeni memastikan pihaknya belum berencana menggelar tindakan turun ke jalan dalam waktu dekat. Mereka tetap bakal melakukan konsolidasi lanjutan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Rencana tindakan semuanya bakal dibahas ketika kondisi sudah urgent, jadi kita bakal melakukan konsolidasi kembali," ujarnya.

Adapun tujuh poin desakan-- nan sebelumnya disampaikan para mahir ekonomi Indonesia--kembali digaungkan peserta tindakan itu adalah sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan pertimbangan dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan beragam corak misalokasi anggaran nan tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin independensi, transparansi, serta integritas seluruh lembaga negara dan menghentikan segala corak intervensi politik nan berpotensi melemahkan kegunaan pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi nasional.

3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan praktik kekuasaan negara nan berpotensi mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku upaya lokal, serta menghalang terciptanya persaingan upaya nan sehat dan berkeadilan.

4. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi secara menyeluruh guna menciptakan suasana investasi nan sehat, meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja nan berbobot bagi masyarakat.

5. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan nan berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial nan tepat sasaran, pemberdayaan golongan rentan, dan ekspansi akses terhadap kesempatan ekonomi nan adil.

6. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam setiap pengambilan keputusan publik serta menghentikan praktik kebijakan populis nan berpotensi membebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan nan jelas.

7. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas bentrok kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik nan bebas, aman, dan berarti dalam proses penyusunan kebijakan negara.

(frd/kid)

Add