Lewat Jalur Politik, dr Stevi Harman Perjuangkan Akses Kesehatan NTT

Jakarta - Menjadi master biasanya identik dengan pelayanan di rumah sakit, klinik, alias puskesmas. Namun, bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dr Maria Caecilia Stevi Harman (29) memperjuangkan kesehatan masyarakat tidak kudu selalu dilakukan dari ruang praktik.

Lulusan Universitas Indonesia (UI) dan Monash University Australia itu memilih jalur politik untuk memperluas akibat pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya di wilayah asalnya, NTT.

"Saya ini tidak banting setir. Saya tetap selalu menjadi seorang dokter. Hanya saya bukan master nan Bapak-Mama temui di Puskesmas alias rumah sakit," ujar dr Stevi, dalam aktivitas detikSore, Rabu (3/6/2026).

"Saya kelak jadi master politik," sambungnya.

Menurut dr Stevi, pekerjaan master dan peran sebagai senator mempunyai tujuan nan sama, ialah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bedanya, melalui jalur politik dia dapat mendorong kebijakan dan izin nan berakibat lebih luas.

"Dan nan saya perjuangkan bukan hanya orang-orang sakit, tapi gimana orang sehat tidak jatuh sakit. Preventif," kata dr Stevi.

Kesehatan Tidak Berdiri Sendiri

dr Stevi menilai persoalan kesehatan tidak bisa dipisahkan dari beragam aspek sosial dan ekonomi nan memengaruhi kehidupan masyarakat.

"Kesehatan seorang perseorangan dipengaruhi banyak hal, mulai dari lingkungan, keluarga, tempat tinggal, akses terhadap jasa kesehatan, hingga tingkat kemiskinan," ujar dr Stevi.

Karena itu, menurutnya, upaya meningkatkan kesehatan masyarakat kudu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada jasa medis semata.

Tantangan Besar Layanan Kesehatan di NTT

Sebelum terjun ke bumi politik, Stevi sempat menjalani masa internship sebagai master di RSUD SK Lerik Kupang, Puskesmas Pasir Panjang, dan Puskesmas Manutapen.

Pengalaman tersebut memberinya gambaran langsung mengenai beragam tantangan jasa kesehatan di NTT.

Salah satu persoalan utama adalah kondisi geografis NTT nan terdiri dari banyak pulau.

"Yang perlu diketahui oleh detikers di Jakarta, mungkin jika di Jakarta ini semuanya ada di dalam satu pulau. Gampang nyampainya dari satu ke tempat nan lain," ujar dr Stevi.

"Jadi archipelago di kepulauan. Jadi bayangkan saja sungguh susahnya untuk mencapai dari satu tempat ke tempat lain," sambungnya.

dr Stevi menjelaskan akses transportasi menjadi tantangan besar, terutama saat musim hujan. Banyak jalan nan berubah menjadi aliran sungai sehingga memutus akses masyarakat menuju akomodasi kesehatan (faskes).

"Kalau sakit saat musim hujan, aksesnya bisa terputus. Apalagi untuk ibu mengandung nan memerlukan penanganan cepat," kata dr Stevi.

Gedung Ada, SDM Masih Terbatas

Selain persoalan infrastruktur, Stevi juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di sejumlah wilayah.

Menurut dr Stevi, pemerintah telah banyak membangun akomodasi kesehatan dan menyediakan peralatan medis. Namun, kesiapan tenaga kesehatan nan bisa mengoperasikan akomodasi tersebut tetap menjadi tantangan.

"Tapi kemajuan dari gedung, kemajuan dari fasilitasnya itu tidak disediakan dengan SDM-nya," ujar dr Stevi.

"Memang banyak sekali usaha-usaha untuk meningkatkan pengedaran pemerataan SDM-nya. Baik dari dokter, nurse, perawat, laboran," sambungnya.

dr Stevi juga menemukan puskesmas di wilayah terpencil nan tetap berjuntai pada genset untuk menjaga operasional akomodasi kesehatan, termasuk penyimpanan vaksin.

"Yang diprioritaskan listriknya untuk lemari es vaksin. Sementara ruangan lain bisa gelap," kata dr Stevi.

"Kondisi seperti ini tentu memengaruhi kenyamanan tenaga kesehatan nan bertugas," lanjutnya.

Menurut dr Stevi, kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap retensi tenaga kesehatan di wilayah terpencil.

"Kita jangan bicara master sebagai seorang superman, superwoman. nan kudu bisa lu di sana semuanya," jelas dr Stevi.

"Nggak ada sinyal, nggak ada jauh akses air untuk mandi, dan segala macam," imbuhnya.

Fokus pada Integrasi Data dan Pengentasan Kemiskinan

Kini, sebagai Anggota DPD RI nan bekerja di Komite III, dr Stevi mempunyai mitra kerja nan erat kaitannya dengan sektor kesehatan, seperti Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial RI (Kemensos), hingga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (Kemendukbangga/BKKBN).

Salah satu rumor nan saat ini menjadi perhatian Komite III adalah penerapan program Satu Data Indonesia melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut dr Stevi, kehadiran info nan terintegrasi bakal membantu pemerintah menyusun kebijakan nan lebih tepat sasaran, terutama dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan jasa kesehatan.

"Karena kemiskinan di NTT sangat berasosiasi dengan tingkat kesehatan masyarakat. Program Satu Data Indonesia ini menurut saya sangat bagus untuk kemajuan kesehatan," katanya.

dr Stevi meyakini kebijakan nan didukung info jeli dapat membantu pemerintah mengidentifikasi golongan masyarakat nan paling memerlukan intervensi, baik di bagian kesehatan maupun kesejahteraan sosial.

Bagi dr Stevi, memperjuangkan kesehatan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pengobatan, tetapi juga melalui kebijakan nan bisa menyentuh akar persoalan. (prf/ega)