KSP Terima Keluhan Dampak Dapur MBG Ditutup Selama Libur Sekolah-Moratorium SPPG

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/6).

Dalam pertemuan tersebut, Dudung mengungkapkan terdapat tiga persoalan utama nan disampaikan oleh perwakilan aliansi. Pertama, penutupan dapur MBG selama libur sekolah dinilai berakibat langsung terhadap para relawan dan penyelenggara nan menggantungkan penghasilan dari operasional program tersebut.

"Ada tiga perihal tadi dari Mas Jeffrey ya, bahwa nan pertama dengan ditutupnya dapur selama libur sekolah, ini tentunya berakibat kepada penyelenggara, terutama relawan ya, lantaran memang sangat menggantungkan ekonominya dari MBG itu sendiri," kata Dudung di KSP, Jakarta, Jumat (26/6).

Kedua, Dudung menyoroti akibat terhadap pelaku UMKM penyedia bahan baku. Menurutnya, aliansi menyampaikan bahwa penurunan nilai bahan pangan bukan disebabkan melimpahnya stok, melainkan lantaran berkurangnya permintaan akibat penghentian operasional dapur MBG selama liburan.

"Yang kedua, akibat dari UMKM nan sekarang mencuat bahwa BGN selama libur sekolah itu ditutup, kemudian harga-harga menjadi murah, padahal dari pihak aliansi menyampaikan justru lantaran tidak ada nan mau beli bahan-bahan baku itu sendiri," ujarnya.

Persoalan ketiga berangkaian dengan moratorium pembangunan dapur MBG. Dudung menyebut terdapat sekitar 15.000 dapur nan telah selesai dibangun dari sasaran 27.000 dapur, namun hingga sekarang belum seluruhnya direalisasikan operasionalnya, termasuk sekitar 1.200 dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Yang ketiga, ini nan lebih krusial ini adalah tentang moratorium. Dari 27.000 dapur dan ada sekitar 15.000, ini sudah selesai, ini miliaran, namun sampai sekarang belum ada realisasi, terutama nan di 3T, ada nan sekitar 1.200. Ini kontraknya sudah berjalan, kemudian surat keputusannya sudah terima, dan apalagi sudah dijadikan agunan ke bank, tapi realisasinya belum dilaksanakan," jelasnya.

Meski demikian, Dudung menegaskan pemerintah tetap berkomitmen penuh melanjutkan Program MBG sebagai salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah pembenahan nan sedang dilakukan bukan untuk mengurangi komitmen pemerintah, melainkan memperkuat tata kelola agar program melangkah lebih efektif dan akuntabel.

"Pertama saya mau menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan program makan bergizi cuma-cuma sebagai salah satu program strategi Bapak Presiden. Kemudian nan sedang dilakukan saat inilah bukan mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG itu sendiri, melainkan memperkuat tata kelola agar penyelenggaraan program semakin efektif, semakin akuntabel, dan semakin berkelanjutan," ucapnya.

Ia menambahkan, beragam masukan dari relawan dan mitra penyelenggara bakal disampaikan langsung kepada BGN sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan.

"Kami memahami bahwa penerapan surat info tersebut menimbulkan beragam perhatian dari masyarakat maupun para mitra penyelenggara. Masukan tersebut menjadi bagian krusial dalam proses penyempurnaan kebijakan," tuturnya.

"Beberapa perihal tadi nan disampaikan oleh rekan-rekan relawan, tentunya ini sebagai bahan bagi kami untuk menyampaikan secara langsung kepada BGN agar ditentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut sehingga nantinya tidak berakibat jelek kepada pihak penyelenggara maupun relawan," tandas dia.