KPK Ungkap Pemkab Muara Enim Pakai Duit Suap untuk Suap ASN BPK

Jakarta -

Lima aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK mengenai investigasi kasus suap nan menjerat Bupati Muara Enim, Edison. KPK mengungkap adanya aliran duit suap nan diterima BPK.

KPK mengatakan peralatan bukti itu sejalan dengan temuan dalam kasus suap nan menjerat Edison. Dalam kasus itu diketahui adanya pemberian duit suap Rp 500 juta nan diberikan Pemkab Muara Enim kepada pihak BPK

"Barang bukti ini juga cross juga ya dari perkara kemarin, lantaran dari 500 juta nan diberikan dari pihak swasta kepada pihak di Pemkab ini, sebagian ada nan dibawa oleh pihak Pemkab ke Muara Enim, nan kemarin kemudian dilakukan tangkap tangan. Sebagian lagi untuk dugaan pemberian suap nan berangkaian dengan temuan BPK," kata jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

KPK menyebut OTT ini berangkaian dengan suap audit pengadaan smart board nan dilakukan Pemkab Muara Enim. KPK menduga pemberian ini berangkaian dengan temuan BPK dalam pengadaan smart board tersebut.

"Dugaan pemberian ini berangkaian dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya ya, salah satunya adalah smart TV nan kemarin kita sudah jelaskan dalam bangunan perkara di perkara dini," katanya.

KPK menyebut OTT ini dilakukan di sejumlah lokasi. OTT ini dilakukan di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan (Sumsel).

"Ini serangkaian, termasuk juga kemarin ada pengamanan juga ya, ada nan diamankan juga baik di wilayah Jakarta maupun di Sumatera Selatan," katanya.

Sebelumnya, KPK menjabarkan alur perintah nan diberikan Bupati Muara Enim Edison kepada pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam kasus dugaan suap nan menjeratnya. KPK mengungkapkan Bupati Edison memerintahkan Sekretaris Disdikbud Kabupaten Muara Enim Abi Nurwardani (ABN) membikin rekening atas nama pihak ketiga alias nominee dari sejumlah pegawai Pemkab guna menampung duit suap.

"Saudara EDS selaku Bupati Muara Enim perintahkan ABN untuk menyamarkan aliran biaya dari rekanan. Para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara cash (tunai) dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim," ujar Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam bertemu pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/6).

Taufik pun menjelaskan, Abi menerima duit suap dari marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA), tersangka Cory Erin Hardi (CRH). PT MSA merupakan supplier smart board ke PT My Icon Technology (MIT) nan mendapatkan proyek pengadaan di Disdikbud Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

"Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima duit tunai sejumlah Rp 500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut, diduga mengenai pengadaan-pengadaan sebelumnya," ujar Taufik.

(ygs/ygs)