KPK Sudah Wanti-Wanti ATR/BPN Sebelum OTT Kasus HGB Summarecon

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah memberikan early warning namalain peringatan awal kepada Kementerian ATR/BPN sebelum OTT kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan peringatan awal itu diberikan salah satunya dengan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian ATR/BPN nan mengalami penurunan dari tahun 2024 ke 2025.

"KPK turut memotret indeks integritas nan tampak dari instrumen Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian ATR/BPN," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/9).

Ia menegaskan hasil SPI krusial untuk dijadikan sebagai referensi dalam upaya pencegahan korupsi bagi internal Kementerian/Lembaga.

Budi mengatakan ketika ada penurunan pada area tertentu, semestinya ditindaklanjuti dengan langkah memperkuat pengawasan ataupun melakukan perbaikan untuk menutup titik rentan sedini mungkin.

Lebih lanjut, dia menyebut penurunan skor SPI Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 ke 2025 mencapai 4,58 poin menjadi 71,30 alias masuk dalam kategori rentan.

Budi menjelaskan penurunan tajam terjadi pada komponen eksternal dan eksper/ahli. Skor indeks responden eksternal pada 2024 mencapai 84,93, nan kemudian menurun menjadi 82,40 di tahun 2025.

Sementara komponen responden eksper/ahli, terjun bebas sebanyak 12,37 poin. Dari semula 76,26 pada 2024, menjadi 63,89 di tahun 2025.

"Kalau dilihat lebih rinci, pada komponen eksternal juga terdapat penurunan pada dimensi transparansi dan keadilan layanan. Skornya turun dari 80,12 pada 2024 menjadi 77,10 pada 2025," tuturnya.

Di sisi lain, kata Budi, pada sektor integritas pegawai penilaiannya juga menunjukkan nomor nan tidak stabil dalam lima tahun terakhir. Dimulai pada 2021 nan nilainya 87,10 poin.

Kemudian meningkat menjadi 89,58 pada 2022, dan turun menjadi 87,63 pada 2023. Lalu pada 2024 naik kembali menjadi 90,02, dan setahun berikutnya turun menjadi 88,81.

"KPK memandang dinamika skor tersebut merupakan sinyal nan perlu diperhatikan. SPI pada dasarnya menjadi salah satu instrumen untuk memandang gimana integritas, transparansi, dan akuntabilitas dipersepsikan serta dialami oleh pengguna jasa publik," pungkasnya.

KPK sudah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz namalain Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 15 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam operasi senyap nan dilakukan di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9), KPK menangkap tangan 19 orang dengan menemukan peralatan bukti berupa duit sejumlah Rp106,3 miliar.

Uang tersebut ditemukan di rumah Arif Sugiyanto (mantan Bupati Kebumen nan menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid) dalam beberapa koper berwarna merah dengan pecahan rupiah dan kurs asing (valas), yakni: Rp31,86 miliar, US$2.611.500, Sin$1.974.500, SAR910 (Riyal Arab Saudi), RM981 (Ringgit Malaysia).

Kemudian duit tunai di rumah Rizal Pahlevi (swasta) sejumlah Rp896 juta; duit tunai di rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Zimamun Ni'am Aulawi sejumlah Rp8 juta; dan duit tunai di rumah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, sejumlah Rp49,5 juta.

(tfq/isn)