KPK Sebut Dana Operasional Fiktif Era Lukas Enembe Capai Triliunan

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut biaya penunjang operasional fiktif di lingkungan Pemprov Papua era Lukas Enembe diduga mencapai triliunan rupiah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan perihal itu didapati interogator usai memeriksa lima orang saksi dari pihak Bank Mandiri, pada Kamis dan Jumat (17-18/9) kemarin.

Ia menjelaskan dalam pemeriksaan itu interogator mendalami dugaan pencairan fiktif untuk operasional Gubernur Papua 2022, Lukas Enembe nan mencapai triliunan rupiah

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi mengenai dugaan pencairan biaya operasional Gubernur Papua tahun 2022, nan diduga fiktif, dengan nilai mencapai triliunan rupiah," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/9).

Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan mengenai Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemprov Papua disebut merugikan negara senilai Rp1,2 triliun.

Tersangka dalam kasus tersebut adalah DE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua bersama-sama dengan Lukas Enembe (almarhum) selaku Gubernur Papua.

Penyidik juga menduga biaya operasional tersebut untuk pembelian jet pribadi alias private jet.

Budi berkata KPK bakal mengupayakan perampasan aset dari pihak Lukas meski nan berkepentingan sudah meninggal dunia.

Dalam penanganan kasus ini, Budi mengatakan interogator telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama WT nan merupakan penyedia jasa money changer di Jakarta.

KPK juga menyayangkan peristiwa ini karena anggaran Rp1,2 triliun bisa sangat berfaedah untuk masyarakat di Papua andaikan dikelola dengan baik.

"Kalau kita konversi jika nilai tersebut kita gunakan untuk upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat Papua, nilai Rp1,2 triliun bisa untuk membangun beragam akomodasi kesehatan ataupun akomodasi pendidikan," tuturnya.

(tfq/isn)