KPK Respons Laporan Dugaan Penyelewengan APBD Sulawesi Tenggara

KPK Respons Laporan Dugaan Penyelewengan APBD Sulawesi Tenggara (Nur Khabibi)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal laporan dugaan korupsi mengenai pengambilalihan dan penganggaran APBD untuk Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra). Dugaan korupsi tersebut dilaporkan terjadi di era Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

1. Respons Dugaan Penyelewengan APBD

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, setiap laporan masyarakat nan masuk ke lembaganya berkarakter tertutup. Namun, dia juga memastikan pihaknya bakal menindaklanjuti setiap laporan masyarakat nan masuk ke KPK.

"Kami tegaskan bahwa setiap laporan kejuaraan masyarakat nan masuk ke KPK kelak bakal ditindaklanjuti. Kita bakal lakukan verifikasi apakah info awal nan disampaikan oleh pihak pelapor itu fakta," kata Budi kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

"Selain itu, kelak kita bakal telaah dan analisis. Apakah dari sisi substansi laporan termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK alias bukan. Jika unsur-unsur itu masuk, maka kemudian laporan kejuaraan masyarakat bakal berprogres lebih lanjut," sambungnya.

Sebelumnya, Koalisi Sulawesi Tenggara (Sultra) Bersih menyambangi KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). Kedatangannya untuk melaporkan dugaan korupsi mengenai pengambilalihan dan penganggaran APBD untuk Unsultra nan diduga menyeret nama mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

"Kami menduga ada penyalahgunaan kewenangan dan bentrok kepentingan dalam pengalokasian APBD untuk Unsultra," kata Aman Arif selaku Perwakilan Koalisi Sultra Bersih kepada wartawan.

Dalam laporannya ke KPK, Koalisi Sultra Bersih mempersoalkan berdirinya Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2010 dengan “mengambil alih” aset Unsultra nan tadinya di bawah yayasan lama sejak 1967. 

Menurut Aman, Nur Alam membikin akta baru yayasan pada saat tetap menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus tercatat sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara sehingga terjadi bentrok kepentingan. Adapun yayasan tersebut tadinya didirikan oleh pemerintah daerah.