Komisi X Setuju Buku Pelajaran Siswa Diperbarui: Jangan Jadi Ladang Bisnis Baru

Komisi X DPR menyatakan setuju dengan rencana pembaruan kitab mata pelajaran untuk siswa nan menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komisi X meminta pembaruan tersebut tidak hanya menyasar tampilan bentuk buku, tetapi juga materi dan konten di dalamnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan rencana pembaruan kitab pelajaran tersebut. Meski demikian, dia meminta pemerintah melibatkan banyak pihak, khususnya para master pendidikan, dalam proses penyusunannya.

“Ide Pak Presiden kemarin melalui Mensesneg mengenai dengan kitab mata pelajaran nan bakal diubah. Kami di Komisi X prinsipnya setuju, nggak ada masalah, dengan catatan, kan,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).

Lalu mengatakan pembaruan kitab pelajaran tidak boleh hanya sebatas mengganti sampul, desain, alias corak fisiknya. Menurutnya, materi, isi, dan konten kitab juga perlu dievaluasi.

“Satu, kitab nan bakal diubah ini tidak hanya tampilan fisik. materi, isi, kontennya, juga tentu kudu diubah. Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 hari, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Kemudian, dilakukan uji publik, ya kan? Uji publik ini krusial agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh golongan tertentu saja untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Menurut Lalu, pelibatan master pendidikan dan uji publik diperlukan agar proses perubahan kitab pelajaran dilakukan secara terbuka dan tidak hanya melibatkan golongan tertentu.

Selain kualitas materi, Lalu menyoroti persoalan akses siswa terhadap kitab pelajaran nan telah diperbarui. Ia meminta pemerintah memastikan kitab tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh seluruh siswa di Indonesia.

"Ini kudu cuma-cuma diberikan kepada siswa-siswi kita, tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri. Nah, ini angan kami. Ya, tentu ini moga-moga bisa sampai kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden langsung,” tutur Lalu.

Lalu menegaskan pembaruan kitab pelajaran jangan sampai justru membebani siswa dan orang tua melalui biaya pembelian kitab baru. Ia berambisi pemerintah dapat memastikan kesiapan kitab hingga ke daerah-daerah pelosok.

Ia juga berambisi pembaruan kitab pelajaran tersebut dapat melangkah beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan lainnya.

“Dan angan kami juga, besok pada saat diumumkan melalui nota keuangan, kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan seperti nan saya sampaikan tadi, juga bakal diakomodir oleh pemerintah dalam perihal ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Lalu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar kualitas kitab pelajaran bagi siswa Indonesia diperbarui. Arahan itu kemudian ditindaklanjuti dengan mengevaluasi buku-buku pelajaran nan ada saat ini.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa perhatian Prabowo terhadap pembaruan kitab pelajaran berasal dari kunjungannya ke sejumlah sekolah.

Dalam kunjungan itu, Prabowo meninjau langsung buku-buku pelajaran nan digunakan para siswa dan menemukan sejumlah perihal nan perlu menjadi perhatian.

“Saat mengecek kitab pelajaran, itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada nan bahannya mudah rusak, ada nan sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, sehingga anak-anak SD khususnya bacanya sangat dekat, kemudian ya jika dibaca kurang baik. Sehingga atas dasar itu, beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya,” kata Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).

Menurutnya, setelah mempelajari buku-buku pelajaran nan digunakan di Indonesia, Prabowo kemudian menginstruksikan agar dilakukan komparasi dengan kitab ajar dari negara-negara tetangga sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas kitab pelajaran nasional.