Komisi I Respons Pernyataan Panglima TNI soal Keamanan

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kiri), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (tengah) dan Jaksa Agung St Burhanuddin (kanan) meninggalkan ruang pelantikan usai mengikuti pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026)(ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.)

ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal tanggung jawab terhadap keamanan masyarakat menunjukkan komitmen negara untuk datang memberikan rasa aman.

Amelia mengatakan keamanan masyarakat tidak bisa dibebankan kepada satu institusi. Perlindungan penduduk memerlukan sinergi antarlembaga dengan tetap berpegang pada tugas, fungsi, serta koridor norma masing-masing.

“Saya memandang pernyataan Panglima TNI bahwa bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh Indonesia sebagai komitmen krusial bahwa negara kudu datang ketika masyarakat memerlukan rasa aman,” kata Amelia melalui keterangannya dikutip Selasa (18/8).

Menurutnya, sinergi TNI dan Polri krusial dalam menghadapi situasi tertentu nan memerlukan support di lapangan. Namun, kerja sama tersebut kudu dilakukan secara terukur dan ahli agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Amelia mengingatkan mandat kedua lembaga berbeda. TNI mempunyai tugas utama di bagian pertahanan negara, sedangkan Polri bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

“Sinergi tersebut tentu kudu tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berasas ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menegaskan keberhasilan kebijakan keamanan tidak semata diukur dari banyaknya abdi negara nan dikerahkan. Tetapi, sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara dan memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.

“Yang paling krusial adalah gimana masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata. Masyarakat kudu merasa terlindungi, bukan justru merasa takut,” tegasnya.

Karena itu, Amelia meminta orientasi perlindungan masyarakat menjadi prinsip utama setiap langkah pengamanan. Profesionalisme aparat, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap kewenangan penduduk kudu bersamaan.

Ia mengapresiasi komitmen Panglima TNI terhadap keamanan rakyat. Namun, komitmen itu perlu diperkuat dengan sistem koordinasi TNI-Polri nan jelas, terutama dalam penyelenggaraan tugas perbantuan.

“Perlu diperkuat adalah sistem koordinasi TNI-Polri agar setiap corak perbantuan melangkah jelas, terukur, transparan, dan efektif,” pungkas Amelia. (H-4)