Kolaborasi dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BANJIR rob nan terus menggenangi area pesisir Kota Pekalongan, perubahan pola hujan nan menakut-nakuti pertanian masyarakat budaya Kajang di Bulukumba, menurunnya produktivitas kopi Toraja akibat cuaca ekstrem, hingga meningkatnya akibat banjir perkotaan di Samarinda menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi realitas nan dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. 

Meski dampaknya berbeda di setiap daerah, pengalaman dari beragam wilayah tersebut menunjukkan satu kesamaan: ketahanan suasana memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, organisasi lokal, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk menciptakan solusi nan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembelajaran tersebut menjadi salah satu konsentrasi dalam Seminar Nasional Adaptasi Perubahan Iklim nan diselenggarakan KEMITRAAN berbareng Kementerian Lingkungan Hidup dengan support Adaptation Fund (AF). Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, mengatakan bahwa kementeriannya telah menjadikan rumor perubahan suasana sebagai prioritas program pembangunan nasional.

“Pemerintah nasional melalui Asta Cita menempatkan rumor perubahan suasana sebagai pilar strategis dalam pembangunan nasional, terutama melalui misi ekonomi hijau dan ketahanan iklim. Untuk itu, pemerintah melalui beragam kebijakan pembangunan nasional terus mendorong penguatan kapabilitas wilayah dan masyarakat dalam menghadapi akibat perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan beragam inisiatif penyesuaian berbasis masyarakat,” sebutnya. Menurut Franky, praktik-praktik baik nan berkembang di wilayah perlu menjadi bagian dari solusi nasional dalam menghadapi krisis iklim. “Apa nan dilakukan masyarakat di Pekalongan, Bulukumba, Toraja, maupun Samarinda menunjukkan bahwa solusi penyesuaian nan lahir dari kebutuhan lokal sering kali menjadi solusi nan paling efektif. Tantangan kita adalah memperkuat, mereplikasi, dan mengintegrasikan pembelajaran tersebut ke dalam kebijakan pembangunan nan lebih luas,” ungkapnya.

Sezeit 2019, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kedeputian Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon dan KEMITRAAN melalui support dari Adaptation Fund (AF) telah menjalankan program penyesuaian perubahan suasana di lima wilayah Indonesia dengan akibat suasana nan berbeda. Di Kota Pekalongan, masyarakat menghadapi ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut nan memengaruhi area permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. 

Di Kabupaten Bulukumba, perubahan pola cuaca berakibat pada sektor pertanian dan ketahanan penghidupan masyarakat budaya Kajang. Sementara di empat kabupaten nan ada di Daerah Aliran Sungai Saddang di Provinsi Sulawesi Selatan, cuaca ekstrem telah menurunkan produksi komoditas Kopi Toraja nan telah mendunia. Sementara di Kota Samarinda, akibat banjir perkotaan dan cuaca ekstrem menjadi tantangan nan perlu diantisipasi melalui penguatan tata kelola dan kapabilitas masyarakat.

Melalui program tersebut, beragam pihak didorong untuk memperkuat kapabilitas penyesuaian masyarakat, meningkatkan perencanaan pembangunan nan responsif terhadap perubahan iklim, serta membangun kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, golongan masyarakat, dan golongan rentan. 

Hugo Remaury, perwakilan Adaptation Fund, menegaskan bahwa organisasinya mendukung beragam inisiatif nan bermaksud memperkuat ketahanan masyarakat terhadap akibat perubahan suasana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adaptation Fund (AF) merupakan sistem pendanaan internasional nan dibentuk sebagai bagian dari komitmen dunia untuk mendukung beragam inisiatif masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.

“Adaptation Fund dibentuk berasas keputusan Konferensi Para Pihak (COP) dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dengan tujuan membiayai proyek dan program nan membantu masyarakat rentan di negara negara berkembang beradaptasi terhadap perubahan iklim. Pendanaan tersebut didasarkan pada kebutuhan, pandangan, dan prioritas masing-masing negara,” jelasnya. 

Menurut Hugo, keberhasilan penyesuaian perubahan suasana sangat berjuntai pada keahlian menghadirkan solusi nan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. “Masyarakat nan berada di garis depan menghadapi akibat perubahan suasana bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga sumber pengetahuan dan inovasi. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa ketika pendanaan suasana dipadukan dengan kepemilikan lokal, kepemimpinan masyarakat, dan kerjasama nan kuat, akibat nan dihasilkan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.” 

Ia menambahkan bahwa beragam pembelajaran dari lokasi-lokasi proyek di Indonesia dapat menjadi contoh gimana investasi dalam penyesuaian perubahan suasana bisa menghasilkan faedah sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, menekankan bahwa setiap wilayah mempunyai tantangan suasana nan berbeda sehingga memerlukan pendekatan nan kontekstual. “Tidak ada satu solusi nan cocok untuk semua wilayah, dan nan kami pelajari dari Pekalongan, Bulukumba, Tana Toraja dan tiga wilayah lain di Sulawesi Selatan, dan Samarinda adalah bahwa keberhasilan penyesuaian lahir dari keahlian mempertemukan kebutuhan masyarakat, komitmen pemerintah, pengetahuan lokal, dan support beragam mitra dalam satu ruang kolaborasi,” terangnya.

Menurut Nurina, penguatan ketahanan suasana kudu melangkah beriringan dengan penguatan kapabilitas masyarakat dan pembuatan pengganti penghidupan nan berkelanjutan. “Adaptasi bukan hanya tentang memperkuat menghadapi akibat perubahan iklim, tetapi memastikan masyarakat mempunyai kapasitas, sumber daya, dan kesempatan untuk tetap berkembang di tengah perubahan nan terjadi.” 

Nurina juga menyebut, selain mengimplementasikan program di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah, KEMITRAAN juga bekerja sama dengan organisasi non pemerintah lainnya, misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan berbareng Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), Organisasi Aksi Sosial & Ekologi (OASE), dan SRP Payo payo. Sementara di Kabupaten Maluku Tengah Bersama Harmoni Alam Indonesia (HAI), serta di Kota Samarinda berbareng Center for Climate and Urban Resilience (CeCUR).

Nurina juga menyebut KEMITRAAN tidak dipilih secara eksklusif oleh Adaptation Fund, melainkan sukses memperoleh legalisasi setelah melalui proses penilaian nan ketat terhadap tata kelola kelembagaan, sistem pengelolaan keuangan, sistem pengadaan, manajemen risiko, serta perlindungan lingkungan dan sosial. Hal ini menurutnya merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat mengakses pendanaan suasana internasional. 

“Kepercayaan Adaptation Fund kepada KEMITRAAN menunjukkan bahwa lembaga nasional Indonesia bisa memenuhi standar internasional dalam mengelola pendanaan iklim. Akreditasi ini membuka kesempatan agar lebih banyak pendanaan dunia dapat langsung menjangkau masyarakat nan paling rentan terhadap akibat perubahan iklim.”

Seminar nasional nan berjalan pada 24–25 Juni 2026 ini diharapkan menjadi ruang berbagi pembelajaran dari beragam wilayah sekaligus memperkuat kerjasama multipihak dalam membangun Indonesia nan lebih tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim. (H-2)