Keuangan Negara Tertekan, Komisi IX Dorong Moratorium Dapur MBG

Selain mendukung penundaan pembangunan bentuk dapur, Charles juga menilai langkah penajaman alias refocusing kriteria penerima faedah merupakan kebijakan nan logis dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) idealnya tidak diposisikan sebagai program universal untuk seluruh anak tanpa klasifikasi.

“Program MBG tidak semestinya diposisikan sebagai program universal, melainkan sebagai instrumen intervensi gizi nan ditujukan kepada golongan nan membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari family rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi nan tinggi. Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan akibat perbaikan gizi nan nyata dan terukur,” jelas Charles.

Secara kelembagaan partai, PDIP sepakat mendukung arah baru kebijakan BGN dalam mempersempit saringan sasaran penerima manfaat. Menurut Charles, tidak semua anak di Indonesia kudu mendapatkan jatah makan cuma-cuma dari negara. Alokasi biaya APMP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) wajib difokuskan pada mereka nan betul-betul menghadapi akibat kekurangan gizi akut, ancaman tengkes (stunting), maupun keterbatasan akses finansial terhadap pangan bergizi.

 Charles menyarankan agar momentum transisi ini digunakan untuk mendorong transformasi model penyediaan makanan. Skema penyediaan disarankan mulai bergeser dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju sistem dapur berbasis sekolah alias school-based kitchen.

“Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berkedudukan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik nan menjadi sasaran program,” pungkasnya.