Ketum Pepabri Dukung Polri di Bawah Presiden, Wakapolri Fokus Transformasi Kelembagaan

Wakapolri dan Ketum Pepabri

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (Pepabri), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan dukungannya soal kedudukan Polri nan berada langsung di bawah Presiden. 

Hal itu disampaikan di hadapan wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Dedi menyampaikan apresiasi atas support dan kepercayaan nan diberikan para senior Polri dan Pepabri. Menurutnya, support tersebut menjadi daya besar bagi seluruh jejeran Polri untuk terus mempercepat transformasi Polri nan berkelanjutan.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” kata Dedi, Kamis (29/1/2026).

Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret nan telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri. 

Langkah tersebut di antaranya dengan penguatan SDM dan pendidikan. Pembenahan sistem rekrutmen nan transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan pekerjaan berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri bakal membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan pengetahuan kepolisian.

"Transformasi kultural dan etika pekerjaan penguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan ketua guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel," ujarnya. 

Selanjutnya, penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal ini untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.

Modernisasi akomodasi operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian. Transformasi digital percepatan digitalisasi jasa publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri nan modern, adaptif, dan efisien.

"Penguatan kegunaan operasional. Peningkatan kualitas harkamtibmas, penegakan norma nan berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat," ucapnya.