Ketika Naik Angkutan Umum Masih Jadi Pilihan Terakhir

Adjat Wiratma, Waketum MTI Bidang Diseminasi Kajian dan Aksi Stategis (Foto: Ist)

Oleh: Dr. Adjat Wiratma, Waketum MTI Bidang Diseminasi Kajian dan Aksi Stategis
 
SETIAP pagi, jutaan orang membikin keputusan nan sama memilih motor alias mobil pribadi daripada bus, kereta, alias angkot. Bukan lantaran mereka tidak peduli kemacetan, bukan pula lantaran tidak sadar soal emisi karbon. Pilihan itu datang lantaran Pemerintah belum bisa meyakinkan mereka bahwa ada pengganti nan lebih baik.

Data Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukkan bahwa meski Jakarta telah mempunyai sistem pikulan umum nan relatif berkembang, 78 persen warganya tetap mengandalkan kendaraan pribadi untuk bergerak sehari-hari. Jakarta, kota dengan Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL rupanya belum bisa menggeser kekuasaan kendaraan pribadi. Lalu gimana dengan kota-kota lain di Indonesia nan prasarana pikulan umumnya jauh lebih terbatas?

Pemerintah DKI Jakarta merespons tantangan ini dengan langkah nan populis namun perlu dievaluasi substansinya, misal menggratiskan seluruh moda transportasi umum pada hari ini, bertepatan dengan Hari Angkutan Umum (24 April 2026). Gubernur Pramono Anung menyebutnya sebagai bagian dari kebijakan agar masyarakat beranjak dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Namun tanpa pembenahan struktural nan konsisten, mengratiskan sesaat hanya bakal menjadi pesta satu hari, bisa saja meriah di media sosial, tapi tidak berfaedah bagi perubahan perilaku jangka panjang.

Masalah utama bukan pada tarif. Dari sisi penduduk nan belum menggunakan transportasi publik, aspek kenyamanan menjadi halangan terbesar, disusul waktu tempuh nan lebih lama, serta kebutuhan transit nan menyulitkan. Bisa jadi ketika tiket digratiskan, penduduk tetap bakal enggan naik bus jika perjalanan mereka memerlukan tiga kali beranjak moda, melangkah kaki di trotoar nan kurang nyaman, lampau menunggu nan menyantap waktu. 

Di sinilah pangkal persoalan nan sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, kebijakan transportasi umum Indonesia terjebak dalam logika proyek, bukan logika pelayanan. Pembangunan prasarana dirayakan sebagai pencapaian politik. Namun pertanyaan nan lebih krusial justru terlupakan, apakah penduduk betul-betul bisa menggunakannya dengan mudah, aman, dan bermartabat?

Insiden penumpang tunanetra nan terjatuh ke saluran air di sekitar halte Transjakarta awal tahun ini adalah cermin nan pahit. Peristiwa itu bukan sekadar berita viral nan segera dilupakan, tetapi sirine tentang sungguh rapuhnya sistem aksesibilitas ketika diuji realita di lapangan. Jakarta menyatakan diri sebagai kota inklusif, namun di trotoar dan koridor transportasi publik, janji itu kerap runtuh oleh kelalaian mini nan berakibat besar. Transportasi publik adalah nadi kota modern, bukan hanya perangkat mobilitas, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjamin kewenangan penduduk untuk bergerak dengan kondusif dan bermartabat.

Ketimpangan jasa antara Jakarta dan wilayah lain juga tak bisa terus diabaikan. Di Sumedang, pemerintah wilayah meluncurkan program "Rabu Ngangkot" mewajibkan ASN menggunakan pikulan umum setiap hari Rabu. Program ini bermaksud mendorong efisiensi penggunaan BBM, mengurangi polusi udara, sekaligus menggerakkan perekonomian para pemilik dan pengemudi angkot. Inisiatif wilayah seperti ini patut diapresiasi sebagai aktivitas kultural. Namun ironinya, angkot nan diperintahkan untuk dinaiki itu sendiri kerap beraksi tanpa agenda tetap, tanpa rute nan terintegrasi, dan tanpa standar keselamatan nan memadai. Kita mendorong penduduk naik kendaraan nan Pemerintah sendiri belum sepenuhnya membenahi. Inilah paradoks besar kebijakan transportasi umum Indonesia, kita serius membangun infrastruktur, tetapi separuh hati membangun sistemnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow