2 bulan yang lalu
Kepala BPOM, Taruna Ikrar berjumpa dengan Kepala BNN, Komjen Pol Suyudi Ario Seto di Kantor BPOM, Jakarta pada Jumat (10/4). Keduanya membahas soal kedaruratan narkotika di Indonesia.
Kedua kepala badan ini juga memperkuat sinergi strategis dalam pengawasan obat narkotika psikotropika dan unsur adiktif sebagai langkah konkret menghadapi ancaman kejahatan terorganisir lintas sektor nan semakin kompleks.
Taruna menyebut pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kolektif dalam memperkuat orkestrasi kebijakan dan pengawasan lintas sektor. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya dalam memastikan keamanan mutu dan legalitas peredaran produk farmasi, sekaligus menutup celah penyalahgunaan bahan obat nan berpotensi dialihkan menjadi narkotika ilegal.
Keduanya juga mengintegrasikan data, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta melakukan penindakan terpadu di lapangan. Taruna menegaskan, pengawasan obat dan narkotika saat ini tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif lintas institusi.
“Sinergi BPOM dan BNN adalah corak nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Kami memastikan bahwa setiap rantai pengedaran obat diawasi secara ketat sehingga tidak ada ruang bagi penyimpangan nan berpotensi merugikan kesehatan publik maupun dimanfaatkan oleh jaringan narkotika,” tegas Taruna dalam keterangan tertulis nan diterima, Sabtu (11/4).
Taruna menambahkan, BPOM terus memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi melalui digitalisasi perizinan, pemantauan distribusi, hingga pengembangan sistem peringatan awal untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan bahan obat tertentu.
Sementara itu, Komjen Suyudi menegaskan, kerjasama dengan BPOM merupakan pilar krusial dalam strategi nasional pemberantasan narkotika nan semakin adaptif dan berbasis intelijen.
“Sinergi ini bukan sekadar koordinasi tetapi integrasi kekuatan negara. Kami memandang bahwa pengawasan bahan obat oleh BPOM menjadi titik krusial dalam mencegah kebocoran bahan baku nan dapat dimanfaatkan jaringan narkotika. Dengan kerja sama nan semakin erat kami optimistis dapat memutus rantai pasok narkotika dari hulu hingga hilir,” ujar Suyudi.
Adapun urgensi penguatan sinergi ini tercermin dari info nasional nan menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 2,11 persen alias setara dengan sekitar 4,15 juta jiwa masyarakat usia 15 sampai 64 tahun.
Di sisi lain kasus narkotika turut mendominasi lembaga pemasyarakatan dengan sekitar 54 persen dari total 278.376 penunggu lapas mengenai dengan kasus narkoba per April 2026, sehingga berakibat pada kondisi overkapasitas.
BPOM dan BNN berambisi bisa mempersempit ruang mobilitas kejahatan narkotika sekaligus melindungi generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan obat dan unsur adiktif dari pertemuan ini.
Singgung Vape
Dikonfirmasi terpisah, Taruna menyebut, dalam pertemuan itu, sempat disinggung soal penyalahgunaan narkoba memakai vape. Namun, pembahasan unik soal vape bakal dilakukan dalam pertemuan terpisah nan telah diagendakan bulan ini.
“Ada (membahas vape), tapi tetap mau dibahas bersama. Nanti diinfo,” tutur Taruna kepada kumparan, Sabtu (11/4).
Menurut Taruna, BPOM bakal ikut membantu mendalami temuan BNN soal penyalahgunaan narkoba memakai vape ini.
“Iya (BPOM bakal ikut usut) sama BNN. Pembahasan bulan ini diagendakan,” tandasnya.
Sebelumnya Suyudi mengusulkan agar vape dilarang di Indonesia dan diatur di dalam RUU Narkotika dan Psikotropika. Hal itu dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat berbareng Komisi III DPR pada Selasa (7/4) lalu.
Suyudi mengungkap, sejumlah sampel liquid ditemukan zat-zat mengandung narkoba, seperti etomidate hingga sabu.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·